Jumat, 18 April 2014  

Belajar Perpajakan

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

A A A 

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
( Pasal 36 ayat 1 huruf b UU No 28 TAHUN 2007 dan KMK Nomor 542/KMK.04/2000 )

1) Bagaimana tata cara pengurangan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan?

A. Pengurangan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan

1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
2. Syarat Permohonan :
  a. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
  b. Disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut;
  c. Tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
  d. Atas STP atau SKP tersebut tidak diajukan keberatan atas ketetapan pajaknya.
  e. Setiap permohonan berlaku untuk suatu surat ketetapan pajak.
3. Keputusan atas Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi :
  a. DJP harus memberikan keputusan atas permohonan tersebut dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal permohonan diterima
  b. Apabila jangka waktu telah lewat, DJP tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima
  c. Terhadap keputusan yang diterbitkan DJP yang berkaitan dengan STP hanya dapat diajukan gugatan ke Badan Peradilan Pajak

2) Bagaimana pembatalan ketetapan Pajak?

B. Pembatalan Ketetapan Pajak

1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar
2. Syarat Permohonan :
  a. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
  b. Disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut;
  c. Tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
  d. Satu surat permohonan pengurangan atau pembatalan pajak diajukan untuk satu surat ketetapan pajak
  e. Harus menyebutkan jumlah pajak yang smenurut penghitungan Wajib Pajak seharusnya terutang
3. Keputusan atas Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak  :
  a. DJP harus memberikan keputusan atas permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal permohonan diterima
  b. Apabila jangka waktu telah lewat, DJP tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima
  c. Terhadap keputusan yang diterbitkan DJP dapat diajukan permohonan kembali kepada DJP paling lama 3 bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan tersebut.

Apakah atas Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan atas surat ketetapan pajak (skp) yang tidak benar dapat diajukan Banding?
 
Tidak.
Karena Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan atas skp yang tidak benar dapat diterbitkan hanya apabila hak untuk mengajukan keberatan telah habis dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh Wajib Pajak.
 

Apakah atas Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan skp yang tidak benar dapat diajukan permohonan kembali?
Dapat, diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan skp yang tidak benar.

 

Apakah atas ketetapan pajak selain skp (STP) yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan dapat diajukan banding?
Tidak dapat, karena berdasarkan Pasal 25 UU KUP, STP bukan merupakan objek keberatan

Contoh :
Kepada Wajib Pajak diterbitkan STP PPh Pasal 25 atas suatu Masa Pajak. Atas STP PPh Pasal 25 tersebut Wajib Pajak mengajukan permohonan pembatalan. Kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan.
Atas Surat Keputusan Pengurangan tersebut, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan banding karena sesuai ketentuan Pasal 25 UU KUP, atas STP PPh Pasal 25 tersebut Wajib Pajak tidak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan.

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 7917 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :