Kamis, 21 Juni 2018  

Belajar Perpajakan

Sanksi yang berkaitan dengan Pembukuan

A A A 

Sanksi apa yang dikenakan atas WP Wajib Pembukuan/Pencatatan yang tidak menyelenggarakan Pembukuan/Pencatatan?

Sanksi Kenaikan 50 % atas WP Wajib Pembukuan/Pencatatan yang tidak Menyelenggarakan Pembukuan/Pencatatan

Dasar Hukum :

-

Pasal 14 ( 5) Undang-undang PPh No 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d Undang-undang No 17 Tahun 2000

-

Pasal 13 ( 3) Huruf a Undang-undang KUP No 6 tahun 1983 s.t.d.t.d Undang-undang No 16 Tahun 2000

- Kep DJP No. KEP - 536/PJ./2000

Terhadap :

1. Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan;
2.

Wajib Pajak yang omsetnya dibawah 600 juta dan memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;

3.

Wajib Pajak yang omsetnya dibawah 600 juta yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, sehingga dianggap memilih menyelenggarakan Pembukuan.

Yang :

a. Tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan;
b.

Tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya pada waktu dilakukan pemeriksaan;

sehingga karena itu mengakibatkan peredaran bruto yang sebenarnya tidak diketahui, maka penghasilan netonya  dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Wajib Pajak diatas dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 14916 kali ›

Peraturan Terkait


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :