Sabtu, 21 April 2018  

Belajar Perpajakan

Jangka Waktu Pemeriksaan dan Perpanjangan

A A A 


  1. Berapakah jangka waktu penyelesaian pemeriksaan?

  2. Berapakah perpanjangan jangka waktu pemeriksaan?

  3. Sebutkan ruang lingkup dan jangka waktu pemeriksaan berdasarkan golongan!

  4. Bagaimanakah mekanisme perpanjangan waktu Pemeriksaan dan Kelanjutan Pemeriksaan? Dan berilah contohnya!

PEMERIKSAAN PAJAK

Jangka Waktu Pemeriksaan dan Perpanjangan ( SE - 01/PJ.7/2003 )

1. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan

No

Jenis Pemeriksaan

Jangka waktu

1.

PL

2 bulan sejak surat pemberitahuan pemeriksaan pajak diterima oleh Wajib Pajak

2.

PL berdasarkan instruksi Direktur P4

sesuai dengan instruksi dimaksud

3.

PSL

1 bulan sejak surat pemberitahuan pemeriksaan pajak diterima oleh Wajib Pajak

4.

PSL berdasarkan instruksi Direktur P4

sesuai dengan instruksi dimaksud

5.

PSK

4 Minggu sejak saat surat panggilan pemeriksaan dikirimkan kepada Wajib Pajak

2. Perpanjangan jangka waktu pemeriksaan

No

Jenis Pemeriksaan

Perpanjangan waktu pemeriksaan

1.

PSK

2 Minggu dan tidak diperpanjang lagi

2.

PSL

1 Bulan dan tidak diperpanjang lagi kecuali ada indikasi transfer pricing dapat diperpanjang 2 Tahun

3.

PL

2 Bulan dan dapat diperpanjang lagi 2 bulan kecuali ada indikasi transfer pricing dapat diperpanjang 2 Tahun

3. Ruang lingkup dan jangka waktu pemeriksaan berdasarkan golongan Wajib Pajak

No

Golongan Wajib Pajak

Ruang Lingkup Pemeriksaan

Jangka waktu Pemeriksaan

1.

Wajib Pajak Badan Khusus

   

a. Wajib Pajak Masuk Bursa

PSK/PSL/PL

4 Minggu/1 Bulan/2 Bulan

b. BUT Bank

PSK/PSL/PL

4 Minggu/1 Bulan/2 Bulan

c. BUMN/BUMD

PSK/PSL/PL

4 Minggu/1 Bulan/2 Bulan

2.

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Besar Lainnya

PL/PSL/PSK

2 bulan/1 Bulan/4 Minggu

3.

Wajib Pajak Oranng Pribadi dan Wajib Pajak Badan Menengah, termasuk para Profesional dan BUT selain Bank

PL/PSL/PSK

2 bulan/1 bulan/4 minggu

4.

Wajib Pajak Kecil dan Wajib Pajak orang pribadi tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

PSL/PSK

1 bulan/4 minggu

Catatan :
PSK   : Pemeriksaan Sederhana Kantor
PSL   : Pemeriksaan Sederhana Lapangan
PL     : Pemeriksaan Lapangan

4. Mekanisme Perpanjangan Waktu Pemeriksaan dan Kelanjutan Pemeriksaan.

  a. Surat Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan dibuat oleh:
    1)

Kepala KPP atau Karikpa atau Supervisor pada Kelompok Fungsional Kanwil DJP dan dikirimkan kepada Kepala Kanwil DJP;

    2) Supervisor pada Kelompok Fungsional KP DJP dan dikirimkan kepada Direktur P4.
  b.

Untuk Pemeriksaan Khusus yang dilakukan berdasar Instruksi Direktur P4 maka Surat Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan dibuat oleh Kepala UP3 dan dikirimkan kepada Direktur P4.

  c.

Apabila terdapat transaksi transfer pricing, jangka waktu pemeriksaan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) tahun.

  d.

Apabila perpanjangan tidak disetujui, Direktur P4 atau Kepala Kanwil menentukan tindak lanjut pemeriksaan.

  e.

Apabila jangka waktu maksimal terlampaui, Kepala UP3 harus menentukan tindak lanjut pemeriksaan (sumier, pembahasan akhir sesuai data, bukti permulaan) dan terhadap pemeriksa diberikan  tegoran.

  f.

Kepala Kantor Wilayah DJP setiap triwulan harus melaporkan pemeriksaan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ke Kantor Pusat DJP c.q. Direktur P4 untuk dievaluasi lebih lanjut.  

Catatan :

Jangka waktu pemeriksaan yang diatur dalam SE DJP Nomor : SE - 01/PJ.7/2003 tanggal 1 April 2003 adalah jangka waktu yang mengikat pemeriksa pajak supaya pemeriksaan tidak berlarut-larut dan untuk kepentingan pemantauan pemeriksaan.

Sedangkan untuk Wajib Pajak jangka waktu pemeriksaan yang berlaku adalah tetap mengacu kepada Undang-undang perpajakan yang berlaku.

Contoh :

Jangka Waktu Pemeriksaan atas SPT PPh Lebih Bayar Restitusi menurut SE - 01/PJ.7/2003 tanggal 1 April 2003 adalah 4 minggu dan perpanjangan 2 minggu (total 6 minggu) 

Sedangkan untuk Wajib Pajak jangka waktu pemeriksaan SPT PPh Lebih Bayar Restitusi adalah 1 tahun sejak tanggal SPT dilaporkan secara lengkap ( lihat Pasal 17 B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP).

 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 12115 kali ›

Peraturan Terkait


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :