Senin, 22 Januari 2018  

Belajar Perpajakan

Pemeriksaan Rutin

A A A 

Sebutkan kriteria pemeriksaan rutin!

Pemeriksaan Rutin ( SE - 01/PJ.7/2003 )

A.  Kriteria Pemeriksaan Rutin

1.  Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menyampaikan:
  a. SPT Tahunan PPh yang menyatakan Lebih Bayar;
  b. SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar;
  c.

SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak;

  d.

SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak saat Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak;

  e.

SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak saat Wajib Pajak melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, atau likuidasi. Pemeriksaan dalam rangka likuidasi dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pembubaran dengan melampirkan Laporan Keuangan Likuidasi atau diketahui dari media massa bahwa Wajib Pajak akan melakukan likuidasi;

  f.

SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi yang pelaksanaan pemeriksaannya dikaitkan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Rutin untuk tahun pajak lainnya;

  g. SPT Tahunan PPh yang termasuk dalam kelompok NE selama 2 tahun berturut-turut;
  h. SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang menyatakan Lebih Bayar;
  i.

SPT Masa PPN yang masa pajak terakhir dari suatu tahun pajak yang menyatakan Lebih Bayar baik restitusi maupun kompensasi;

  j.

SPT Masa PPN (dalam tahun berjalan) yang menyatakan meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terutama sehubungan dengan penyerahan ekspor dan atau penyerahan kepada badan pemungut PPN.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan tidak menyampaikan:
  a.

SPT Tahunan PPh walaupun telah dikirimkan Surat Teguran dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT, termasuk SPT kembali pos (kempos);

  b.  SPT Tahunan PPh Pasal 21 selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
  c. SPT Masa PPN dalam tahun berjalan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dari suatu tahun pajak.
3.

Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

4.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau Wajib Pajak Badan yang mengajukan permohonan pencabutan NPWP; atau perubahan tempat terdaftarnya Wajib Pajak dari suatu KPP ke lain KPP.

5. Data Prioritas dan atau Alat Keterangan.
6.

Wajib Pajak Orang Pribadi menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyalahi ketentuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 5544 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :