Sabtu, 20 Januari 2018  

Belajar Perpajakan

Pemeriksaan Bukti Permulaan

A A A 

Pemeriksaan Bukti Permulaan ( SE - 01/PJ.7/2003 )

1.

Laporan Pengamatan dan atau LPP yang mengindikasikan bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan harus ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

2.

Apabila pemeriksaan akan ditingkatkan menjadi pemeriksaan Bukti Permulaan maka pemeriksaan harus dihentikan dengan menerbitkan LPP sumier. LP2 yang sudah diterbitkan agar dikembalikan ke Kantor Pusat DJP.

3.

Instruksi untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan diberikan oleh Direktur P4 atau Kepala Kanwil DJP dengan menggunakan formulir sesuai contoh pada Lampiran 22 ( SE - 01/PJ.7/2003).

4.

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa yang berasal dari Direktorat P4 atau Kanwil DJP atau Karikpa terkait, dan sekurang-kurangnya satu orang anggota Tim Pemeriksa adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

5.

Apabila pemeriksaan Bukti Permulaan ditingkatkan dengan tindakan Penyidikan maka pemeriksaan harus dihentikan dengan menerbitkan LPP sumier.

6.

Dalam hal pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang SPT-nya menyatakan Lebih Bayar terdapat indikasi tindak pidana dibidang perpajakan sehingga pemeriksaan ditingkatkan dengan tindakan penyidikan, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Akan Dilakukan Tindakan Penyidikan sebelum berakhirnya jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 6229 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :