Sabtu, 20 Januari 2018  

Belajar Perpajakan

PSL Ekstensifikasi

A A A 


PSL DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK (SE - 06/PJ.7/2004)

  1. Kriteria Pemeriksaan

    PSL ekstensifikasi dilaksanakan terhadap calon Wajib Pajak yang apabila lebih dari 14 hari sejak tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan untuk mendaftarkan diri :

  1. Menanggapi dengan menyatakan tidak wajib mempunyai NPWP dan atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP;

  2. Tidak menanggapi karena Surat Pemberitahuan kembali pos;

  3. Menanggapi dengan menyatakan sudah memiliki NPWP dan/atau NPPKP tetapi berdasarkan Master File DJP ternyata tidak terdaftar atau nama dan alamatnya berbeda.

 

  1. Jangka Waktu Pemeriksaan

    Jangka waktu PSL ekstensifikasi adalah 2 (dua) minggu sejak Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) diterbitkan dan tidak dapat diperpanjang.

 

  1. Pelaksanaan PSL Ekstensifikasi

  1. PSL ekstensifikasi harus dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3)

  2. PSL ekstensifikasi dilakukan oleh Tim yang terdiri dari supervisor, ketua tim dan paling sedikit satu orang anggota tim.

  3. PSL dalam rangka ekstensifikasi dilakukan atas kewajiban pajak tahun berjalan dan SP3 dapat diterbitkan sampai dengan akhir tahun buku.

  4. Pemeriksa dapat melakukan peminjaman buku, dokumen, buku dan catatan yang diperlukan untuk menghitung angsuran PPh Pasal 25, Pemotongan dan Pemungutan PPh (Withholding Taxes) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan kewajiban pajak lainnya sejak awal tahunn buku sampai dengan bulan sebelum SP3 diterbitkan.

  5. Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan didasari pada data yang akurat, sesuai dokumen, buku dan/atau catatan yang diperoleh Pemeriksa dari Wajib Pajak.

  6. Dalam hal Wajib Pajak sudah mempunyai NPWP sehingga pemeriksaan ekstensifikasi dilakukan hanya untuk pengukuhan PKP, maka NPWP harus tetap dicantumkan dalam SP3, Pengukuhan PKP harus berdasar fakta adanya kegiatan penyerahan BKP dan JKP yang benar-benar dilakukan Pengusaha sesuai ketentuan yang berlaku.

  7. Hasil pemeriksaan PSL ekstensifikasi harus dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP).

  8. Setiap LPP harus memuat kesimpulan dan usulan tindak lanjut pemeriksaan antara lain berupa pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan beserta perkiraan penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan dan setoran Pemotongan/Pemungutan PPh dan PPN dan pajak lainnya atas usul untuk dilakukannya pemeriksaan khusus berdasarkan data yang ditemukan.

  9. LPP dan Nota Penghitungan STP atas angsuran PPh Pasal 25 dibuat oleh Tim Pemeriksa untuk dikirimkan ke Seksi TUP dan Seksi terkait lainnya selambat-lambatnya 3 hari setelah tanggal LPP.

  10. Apabila calon Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak diketahui oleh lingkungan masyarakat sekitarnya, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari aparat pemerintah setempat dan dibuatkan LPP sumir.

  11. Dalam hal ditemukan adanya data tentang objek pajak PPh Pemotongan dan Pemungutan (Withholding Tax) dan PPN, untuk tahun berjalan harus diusulkan pemeriksaan khusus satu atau beberapa jenis pajak.

  12. Apabila ditemukan adanya data tentang objek pajak untuk tahun-tahun pajak sebelumnya, sepanjang belum daluarsa, harus diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan khusus untuk seluruh jenis pajak melalui mekanisme Pemeriksaan Khusus.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 4147 kali ›

Peraturan Terkait


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :