Rabu, 23 Juli 2014  

Belajar Perpajakan

Penundaan dan Angsuran

A A A 

Jenis pajak apa saja yang pembayarannya dapat ditunda atau diangsur?
  KMK No. 541/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP - 325/PJ./2001, KMK No. 486/KMK.03/2002, Kepdirjen No. KEP - 519/PJ./2002
a. pajak yang masih harus dibayar dalam STP, SKPKB, SKPKBT dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan atas Permohonan Pengurangan/Peng-hapusan Sanksi Administrasi, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah
b. PPh pasal 29
c. PPh final revaluasi (Pasal 19) hanya dapat diajukan permohonan angsuran

 

   
Apakah WP masih diperbolehkan mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, gugatan, pengurangan sanksi dan sebagainya atas STP, SKPKB, SKPKBT, dan produk hukum lainnya setelah diterbitkan SK Penundaan/Angsuran Pembayaran Pajak?
KMK No. 541/KMK.04/2000 , Pasal 5 Kepdirjen No. KEP - 325/PJ./2001
Dapat, dengan konsekuensi SK penundaan/Angsuran Pembayaran Pajak yang telah ditetapkan dinyatakan tidak berlaku
   

 

Dalam hal apa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan menunda atau mengangsur pajak?
  (KMK No. 541/KMK.04/2000 )
Pasal 1 huruf b Kepdirjen No. KEP - 325/PJ./2001
1. Mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban pajak pada waktunya; dan
2. Tidak memiliki tunggakan pajak yang telah jatuh tempo
   



Berapa lama masa angsuran pembayaran pajak?
  KMK No. 541/KMK.04/2000
Kepdirjen No. KEP - 325/PJ./2001
a. Untuk PPh Pasal 29, paling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya,
b. Selain PPh Pasal 29, paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Penundaan/Angsuran Pembayaran Pajak
   



Bagaimana tata cara/syarat pengajuan penundaan dan angsuran pembayaran pajak?
  KMK No. 541/KMK.04/2000
Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) Kepdirjen No. KEP - 325/PJ./2001
1. Diajukan secara tertulis menggunakan formulir yang telah ditetapkan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, kecuali dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar batas kemampuannya.
2. Menyebutkan alasan serta jumlah pembayaran yang diajukan penundaan atau angsuran
3. Dilampiri bukti-bukti yang menguatkan alasan penundaan atau angsuran tersebut
4. Memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP, kecuali apabila dianggap tidak perlu oleh Kepala KPP
   


Berapa lama masa penundaan pembayaran pajak?


a.
Untuk PPh Pasal 29, paling lama 3 (tiga) bulan sejak akhir batas waktu penyampaian SPT Tahunan
b.
Selain PPh Pasal 29, masa penundaan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Penundaan/Angsuran Pembayaran Pajak.
© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 5692 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :