Senin, 22 Januari 2018  

Belajar Perpajakan

Rahasia Jabatan

A A A 

 

  1. Sebutkan pihak-pihak yang wajib merahasiakan keadaan Wajib Pajak!

  2. Sebutkan pihak-pihak yang dikecualikan merahasiakan keadaan Wajib Pajak!

  3. Sebutkan pihak-pihak yang dapat diberikan Keterangan oleh Pejabat dan Tenaga Ahli yang Ditunjuk berdasarkan Pasal 34 ayat 2a a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 huruf b Jo KMK Nomor 539/KMK.04/2000!

  4. Sebutkan jelaskan dua kedudukan bank?

D. RAHASIA JABATAN ( Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007)

D.1 Pihak-pihak yang wajib merahasiakan keadaaan Wajib Pajak
  1. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.

  2. tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

D.2 Pihak-pihak yang dikecualikan merahasiakan keadaan Wajib Pajak
  1. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.

  2. Pjabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

  3. Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga-tenaga ahli supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya. Dalam surat izin menteri keuangan harus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk dan nama pejabat atau ahli atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberi keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak.

  4. Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat dan tenaga ahli , bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud, harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-ketera.ngan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut

D.3

Pihak-pihak yang dapat diberikan Keterangan oleh Pejabat dan Tenaga Ahli yang Ditunjuk ( Pasal 34 ayat 2a a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 ) huruf b Jo KMK Nomor 539/KMK.04/2000 )

  1. Pihak lain yang kepadanya dapat diberikan keterangn oleh pejabat dan tenaga ahli mengenai segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah pejabat dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang keuangan negara yang sedang menjalankan tugas sesuai dengan surat tugas yang diterima dan ditunjukan kepada pejabat atau tenaga ahli tersebut. Surat tugas ini harus menyebutkan nama Wajib Pajak dan keterangan yang ingin diketahui tentang Wajib Pajak yang bersangkutan

  2. Lembaga negara atau instnasi tersebut adalah :
    1) Badan Pemeriksa Keuangan
    2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

D.4 Kerahasiaan Perbankan (SE - 07/PJ.7/1995)

Sehubungan dengan kewajiban merahasikan, Bank mempunyai dua kedudukan yaitu Bank sebagai Wajib Pajak, wajib pungut/potong, dan Bank sebagai pihak ketiga

  1. Bank sebagai wajib pajak, wajib pungut/potong
    1)

    Apabila Bank sebagai wajib pajak, wajib pungut/potong sedang dilakukan pemeriksaan maka berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP maka kewajiban merahasiakan sehingga dapat dijadikan alasan oleh bank untuk tidak memperlihatkan/meminjamkan segala maacam pembukuan/pencatatan yang diperlukan ditiadakan

    2)

    Beberapa contoh peniadaan kerahasiaan bank adalah :

    • untuk dapat menguji kelengkapan dan kebenaran bunga yang dibayar atau diperoleh bank, maka kerahasaiaan nama dan identitas deposan dan nasabah penerima kredit ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan pajak

    • Untuk dapat menguji kebenaran kerugian yang diderita karena penghapusaan kreedit yang macet, maka kerahasiaan, nama dan identitas nasabah yang kreeditnya macet dan dihapus ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan pajak

    • untuk dapat menguji kelengkpan dan kebenaran kewajiban pemungutan dan pemotongan pajak, maka kerahasiaan nama dan identitas nasabah atau pihak yang kena pemungutan atau pemotongann pajak ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan

  2. Bank sebagai pihak ketiga
    Apabila dalam pemeriksaan Wajib Pajak lain diperlukan keterangan atau bukti-bukti dari bank maka bank harus memberikan keterangan atau bukti-bukti tersebut atas perintah tertulis dari Menteri Keuangan kepada bank yang bersangkutan.

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 9982 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :