Rabu, 20 Nopember 2019  

Belajar Perpajakan

Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih

A A A 

Apa syarat-syarat agar Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya?  
 
- Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
- Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
- Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus;
- Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktur Jenderal Pajak yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- Yang dimaksud dengan penerbitan tidak berarti penerbitan berskala nasional, namun dapat juga penerbitan internal asosiasi dan sejenisnya.

Pasal 6, 11 dan 11A UU PPh;
KEP - 238/PJ./2001;

Apakah pencantuman debitur dalam Daftar Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih agar dapat dibebankan sebagai biaya harus dilakukan secara terperinci untuk seluruh debitur?
Tidak. Daftar debitur dapat dibuat secara kumulatif apabila:
1. jumlah debitur lebih dari 100 (seratus); dan
2. nilai piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dari masing-masing debitur tidak lebih dari Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
Daftar kumulatif tersebut harus menyajikan data dan informasi debitur berupa:
1. jumlah debitur kecil; dan
2. jumlah total nilai piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
Pasal 5 ayat (4) Kepdirjen No. KEP - 238/PJ./2001  

 

Bagaimana tata cara pengajuan Daftar Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih agar piutang tersebut dapat dibebankan sebagai biaya?
1. Diajukan kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar;
2. Diajukan bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh tahun pajak yang bersangkutan (sebagai lampiran);
  a. Memuat data dan informasi debitur, yaitu:
  b. nama,
  c. alamat,
  d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
  e. jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
3. Dilampiri fotokopi bukti penyerahan perkara penagihan ke Pengadilan Negeri atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), atau fotokopi perjanjian restrukturisasi utang usaha yang telah dilegalisir Notaris, dan fotokopi bukti pengumuman dalam penerbitan umum dan khusus
   Pasal 5 ayat (1)dan (2) Kepdirjen No. KEP - 238/PJ/2001  

 

 

Apakah kewajiban pencantuman NPWP dalam Daftar Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih berlaku untuk seluruh debitur?
Tidak, pencantuman NPWP hanya berlaku bagi:
1. Seluruh debitur WP Badan;
2. Debitur WP orang pribadi yang jumlah kredit atau utangnya lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
3. Debitur WP orang pribadi yang jumlah kredit atau utangnya tidak lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sepanjang telah memiliki NPWP.
Pasal 5 ayat (3) Kepdirjen No. KEP - 238/PJ./2001  

Apa yang dimaksud dengan penerbitan umum atau khusus sebagai syarat agar suatu piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya?
1. Penerbitan koran/majalah atau media massa cetak yang lazim lainnya yang berskala nasional; atau
2. Penerbitan khusus Himpunan Bank-bank Milik Negara (HIMBARA) atau Persatuan Bank-bank Swasta Nasional (PERBANAS); atau
3. Penerbitan/pengumuman khusus Bank Indonesia
Pasal 4 Kepdirjen No. KEP - 238/PJ./2001 

Apa kriteria perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang (perjanjian restrukturisasi utang usaha) agar penghapusan piutang usaha tersebut dapat dibebankan sebagai biaya?  
 
Perjanjian tersebut harus:
1. memuat secara jelas data dan informasi mengenai:
 

a.

kreditur,
 

b.

debitur,
 

c.

pihak ketiga terkait,
 

d.

pinjaman dan bentuk perjanjian restrukturisasi yang dilakukan;
2. disahkan oleh Notaris
Pasal 3 Kepdirjen No. KEP - 238/PJ./2001  
© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 6772 kali ›

Peraturan Terkait


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :