Senin, 22 Januari 2018  

Belajar Perpajakan

Dasar Hukum Peninjauan Kembali

A A A 

Apakah dasar hukum peninjauan kembali?

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 16.

  • Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 36.

  • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.04/1998 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.

  • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.

  • Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 68/PJ./1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pasal 16, 26, dan 36 KUP.

  • Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 13/PJ.33/1998 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan ketetapan Pajak.

  • Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 01/PJ.33/1999 Tentang Penegasan atas Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 4730 kali ›

Peraturan Terkait


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :