SSP Khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kas negara yang berfungsi sama dengan SSP Standar.

Satu SSP Khusus berlaku untuk satu jenis pajak/masa pajak/tahun pajak/ketetapan pajak dengan menggunakan satu Kode MAP dan satu kode jenis setoran.

SSP khusus hanya dapat dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran Pajak yang telah bekerjasama melakukan Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan Dirjen Pajak.

SSP khusus paling sedikit memuat :

-

Nama dan NPWP

-

Identitas Kantor Penerima Pembayaran

-

Mata Anggaran Penerimaan (MAP)/Kode Jenis Pajak/Kode Jenis Setoran

-

Masa dan tahun pajak

-

Nomor ketetapan pajak

-

Jumlah dan tanggal pembayaran

-

Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTTP) dan/atau Nomor Transaksi Bank (NTB)

SSP khusus  digunakan untuk membayar pajak oleh wajib pajak yang mempunyai NPWP, kecuali :

-

PPh atas pembayaran Fiskal Luar Negeri yang dibayar pada counter-counter di bandar udara dan pelabuhan laut;

-

PPh 26 SPLN;

-

PPN terutang atas pengalihan aktiva dalam rangka restrukturisasi perusahaan;

-

PPN terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean;

PPh Pasal 22 Impor dan PPN impor atas barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan kiriman pos sebagaimana diatur oleh Dirjen Bea dan Cukai;

PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendaharawan;

PPN DN yang dipungut oleh Bendaharawan;

PPh final pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP sepanjang telah mendapat Surat Keterangan dari KPP setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP;

PPh final pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP sepanjang telah mendapat Surat Keterangan dari KPP setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP;

PPN kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP.

Pembayaran atau penyetoran pajak dengan SSP Khusus akan dilayani oleh Kantor Penerima Pembayaran apabila wajib pajak telah memperoleh persetujuan dari Dirjen Pajak.

SSP Khusus dapat diperbanyak yang berfungsi sama dengan lembar ke-5 SSP Standar sebagai pengganti bukti potong/pungut.

Bentuk formulir SSP Khusus tidak harus sama dengan SSP Standar, tetapi harus memuat identitas wajib pajak.

SSP khusus yang memiliki fungsi yang sama dengan lembar ke-5 SSP standar wajib dibubuhkan cap dan tanda tangan.

SSP khusus yang memiliki fungsi yang sama dengan lembar ke-1 dan lembar ke-3 SSP standar, tidak wajib dibubuhkan cap dan tanda tangan.

Saat transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebanyak 2 lembar, lembar ke-1 untuk arsip wajib pajak dan lembar ke-3 untuk dilaporkan wajib pajak ke KPP.

Lembar ke-2 dicetak secara terpisah sebanyak 1 (satu) lembar untuk KPP melalui KPKN dan tidak diharuskan adanya cap dan tanda tangan pejabat berwenang dari Kantor Penerima Pembayaran. Cap dan tanda tangan hanya untuk lembar hasil perbanyakan saja.