Kamis, 23 Oktober 2014  

Belajar Perpajakan

Batas Waktu Pembayaran (Penyetoran Pajak)

A A A 

 

Kapan batas waktu pembayaran (penyetoran Pajak)?

Batas waktu pembayaran (Penyetoran Pajak)

1.

Pajak Penghasilan Pasal 29  dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak sebelum SPT disampaikan.

2.

Pajak Penghasilan Pasal 25 di lunasi selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

3.

Pajak Penghasilan Pasal 21 di lunasi selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

4.

Pajak Penghasilan Pasal 23/26 di lunasi selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.

5.

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dalam satu Masa Pajak, di lunasi selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

6.

Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN&PPnBM Import harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk, dan apabila pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN & PPnBM atas import, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen import.

7.

Pajak Penghasilan Pasal 22, PPN & PPnBM atas impor yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus disetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan.

8.

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara, dengan menggunakan SSP yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Bendaharawan.

9.

Pajak Penghasilan Pasal 22 dari penyerahan oleh Pertamina atas hasil produksinya, dari penyerahan bahan bakar minyak dan gas oleh badan usaha lain, dan dari penyerahan gula pasir dan tepung terigu oleh Badan urusan Logistik, harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum surat perintah pengeluaran Barang (Delivery Order) ditebus.

10.

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh badan tertentu sebagai Pemungut Pajak selain badan tersebut pada nomor 9 diatas harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya (SE - 01/PJ.43/2004)

11.

PPN & PPn BM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah, di lunasi selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

12.

PPN & PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh pemungut PPN selain Bendaharawan Pemerintah, di lunasi selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

13.

PPN dari penyerahan gula pasir dan tepung terigu oleh BULOG harus dilunasi sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order) ditebus.

14.

Untuk STP, SKPKB dan SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan banding, harus dibayar lunas paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Untuk SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding ada mengakibatkan pajak yang harus dibayar bertambah.

15. Pemotong dan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, & 23/26 harus memberikan tanda bukti pemotongan atau tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut, dan khusus untuk karyawan atau pegawai tetap, hanya diberikan bukti pemotongan tahunan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir. Tanda bukti pemotongan dan pemungutan sebagaimana tersebut diatas ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
16. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran/penyetoran pajak jatuh pada hari libur nasional atau hari-hari cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah, maka pembayaran atau penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya (541/KMK.04/2000 Jo 326/KMK.03/2003).
© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 23647 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :