Jumat, 22 Nopember 2019  

Belajar Perpajakan

Kriteria WP Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

A A A 

 

Wajib Pajak Patuh yang diberikan pengembalian pendahuluan
( 544/KMK.04/2000 Jo 235/KMK.03/2003 Jo SE - 13/PJ.331/2003)

1) Apa saja kriteria Wajib Pajak Patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak?

A. Kriteria/persyaratan Wajib Pajak Patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak :

  1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.

  2. Pelaporan SPT Masa yang terlambat tidak boleh lebih dari 3 (tiga) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dan tidak berturut-turut.

  3. Penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak boleh lebih dari batas waktu pelaporan SPT Masa masa pajak berikutnya.

  4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.

  5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

  6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Syarat laporan yang diaudit :

  • Disusun dalam bentuk panjang (long form report)

  • Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

2) Siapa saja Wajib Pajak yang tidak diaudit oleh Akuntan Publik

B. Wajib Pajak Yang Tidak Diaudit Akuntan Publik

Dalam hal Laporan Keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik, wajib dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh sepanjang

a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 s/d 5 di atas
b.

Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 UU PPh Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d UU Nomor 16 Tahun 2000.

c.

Apabila dalam dua tahun terakhir Wajib Pajak pernah mengalami pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).

Permohonan sebagaimana dimaksud diajukan paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku berakhir.
Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu ditentukan Direktur Jenderal Pajak setiap bulan Januari.

3) Hal apa yang menyebabkan Wajib Pajak yang dimaksud di atas tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak?

C. Wajib Pajak dimaksud diatas tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila :

  1. Terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;

  2. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk semua jenis pajak;

  3. Dalam hal Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa tidak lebih 3 (tiga) masa pajak, terdapat penyampaian SPT Masa yang lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;

  4. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk 2 (dua) masa pajak atau lebih berturut-turut untuk semua jenis pajak; atau 

  5. Dalam suatu masa pajak PPN ternyata tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), atau ayat (3), sejak Masa Pajak yang bersangkutan.

Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud di atas tetapi tidak menghendaki diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat menyatakan keinginannya dalam surat tersendiri sebagai lampiran Surat Pemberitahuan yang bersangkutan.

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 5399 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :