Rabu, 13 Nopember 2019  

Belajar Perpajakan

Daerah Terpencil

A A A 

Apa yang dimaksud dengan daerah terpencil ?
- daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan sarana dan prasarana sosial ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum karena terbatasnya sarana angkutan umum baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang nyata, penanaman modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang.
- daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 meter yang dasar lautnya mempunyai cadangan mineral.

Pasal 1 huruf b KMK No. 466/KMK.04/2000
Pasal 1 huruf b Kepdirjen No. KEP - 213/PJ./2001

Jenis natura apa yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja/perusahaan didaerah terpencil?  
- Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai
- Pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura karena adanya keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan, keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja
- Tempat tinggal,
- Pelayanan kesehatan,
- Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya,
- Pengangkutan pegawai dilokasi bekerja,
- Olahraga bagi pegawai dan keluarganya kecuali Pacuan Kuda, Golf, dan Boating

Pasal 2 ayat (2) KMK No. 466/KMK.04/2000
Pasal 4 ayat (1) Kepdirjen No. KEP - 213/PJ./2001

 

 

Apa yang wajib dilampirkan dalam laporan keuangan pada SPT Tahunan PPh Badan oleh Wajib Pajak Badan yang telah mendapat fasilitas daerah terpencil?
1. Daftar harta dan penyusutan aktiva yang memperoleh perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah terpencil.
2. Daftar penggantian dan imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang memperoleh perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah terpencil.

Pasal 6 ayat (2) Kepdirjen No. KEP - 213/PJ./2001

Bagaimana tata cara untuk dapat ditetapkan sebagai daerah terpencil?
Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kanwil DJP yang membawahi KPP dimana Wajib Pajak terdaftar, dengan melampirkan :
1. Surat Persetujuan Tetap dari BKPM atau instansi berwenang terkait untuk Wajib Pajak penanaman modal atau rencana investasi untuk Wajib Pajak lainnya;
2. Peta lokasi;
3. Neraca/Laporan Keuangan terakhir sebelum tahun permohonan;
4. Pernyataan mengenai keadaan sarana angkutan dan sarana sosial ekonomi dengan menggunakan formulir.

Pasal 5 ayat (1) Kepdirjen No. KEP - 213/PJ./2001

Berapa lama Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan penetapan daerah terpencil?
Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kanwil DJP menerima permohonan secara lengkap.
Tetapi dalam hal diperlukan pemeriksaan oleh Kanwil DJP lainnya maka keputusan Penetapan Daerah Terpencil diterbitkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 5 ayat (5) dan (6) Kepdirjen No. KEP - 213/PJ./2001

 

Bagaimana bila permohonan penetapan daerah terpencil melewati jangka waktu penerbitannya?
Permohonan dianggap dikabulkan

Pasal 5 ayat (8) Kepdirjen No. KEP - 213/PJ./2001

 

Bagaimana pemeriksaan untuk penetapan daerah terpencil apabila lokasi daerah terpencil berada diluar lokasi wilayah kerja Kanwil DJP tempat Wajib Pajak mengajukan pemohonan?
Kepala Kanwil DJP dimaksud dapat meminta bantuan kepada Kepala Kanwil DJP tempat lokasi daerah terpencil tersebut berada untuk melakukan pemeriksaan, atas tindakan ini jangka waktu penerbitan Keputusan Penetapan Daerah Terpencil diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima lengkap.

Pasal 5 ayat (4) Kepdirjen No. KEP - 213/PJ./2003

Berapa lama fasilitas daerah terpencil itu berlaku?
10 (sepuluh) tahun sejak tahun pajak diterbitkannya keputusan dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 4 ayat (4) Kepdirjen No. KEP - 213/PJ./2001

 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 10803 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :