Kamis, 27 Nopember 2014  

Belajar Perpajakan

Biaya-Biaya yang Dapat Dikurangkan

A A A 

Sebutkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan menuraut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2000 !

  1. Biaya-Biaya yang Dapat Dikurangkan (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

  1. Pajak Penghasilan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan Penghasilan Kena Pajak.

  2. Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan bruto wajib pajak dikurangi dengan pengurang penghasilan bruto.

  3. Pengurang Penghasilan Bruto terdiri dari :

  • Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yaitu biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang penghasilannya merupakan objek pajak. Dengan demikian, biaya-biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengenaan pajaknya bersifat final tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Termasuk biaya yang dapat dikurangkan antara lain adalah pajak, kecuali pajak penghasilan.

  • Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, sepanjang harta yang disusutkan atau diamortisasi tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (objek pajak).

  • Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

  • Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

  • Kerugian dari selisih kurs mata uang asing :

    a.

    Apabila wajib pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurs historis), pembebanan kerugian selisih kurs-nya dilakukan pada saat terjadinya realisasi mata uang asing tersebut.

    b.

    Apabila wajib pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun (per tanggal neraca), maka pembebanan selisih kurs-nya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun.

    c.

    Rugi selisih kurs karena kebijakan Pemerintah di bidang moneter dapat dibukukan dalam perkiraan sementara di neraca, dan pembebanannya dilakukan secara bertahap berdasarkan realisasi mata uang tersebut.

    d.

    Rugi selisih kurs yang terjadi tahun 1997 baik yang sudah direalisasi maupun belum dapat dibebankan sekaligus atau diamortisasi selama 5 tahun,

  • Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.

  • Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan, dengan syarat :

    a. Berhubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (3M) penghasilan
    b. Dilakukan dalam batas dan jumlah yang wajar serta tidak dipengaruhi hubungan istimewa
    c. Pendidikan dan pelatihan tersebut ditentukan oleh pemberi kerja (KEP - 545/PJ./2000)

  • Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat ( KEP - 238/PJ./2001 ):

    a.

    Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba komersial.

    b.

    Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.

    c.

    Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus (dapat berupa penerbitan internal asosiasi atau sejenisnya), dan

    d.

    Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak (dilampirkan dalam SPT-nya).

  • Pengeluaran untuk pajak daerah dan retribusi daerah ( SE - 02/PJ.42/2002) dengan syarat :

    a.

    Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

    b.

    Berkaitan dengan biaya 3M atas objek pajak yang tidak dikenakan PPh final / tidak dihitung berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto/khusus;

    c.

    Bukan untuk sanksi berupa bunga, denda atau kenaikan.

  • Menurut SE - 01/PJ.42/2002 tanggal 18/02/2002, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Perlakuannya sebagai berikut :

    - BPHTB atas hak atas tanah yang dimiliki dan dipergunakan dalam Perusahaan dibiayakan dengan mekanisme amortisasi sesuai Pasal 11  A
    - BPHTB atas hak atas bangunan yang dimiliki dan dipergunakan dalam Perusahaan dibiayakan melalui penyusutan sesuai dengan Pasal 11
    - PBB atas tanah dan bangunan yang dimiliki dan dipergunakan dalam Perusahaan dapat dikurangkan sekaligus sebagai biaya.

  • Kompensasi kerugian tahun-tahun yang lalu (maksimum 5 tahun).

    Contoh :
    PT A dalam tahun 1995 menderita kerugian fiskal sebesar Rp 1.200.000.000,00. Dalam 5 tahun berikutnya, rugi laba fiskal PT A adalah sbb :

    1996 : laba fiskal Rp 200.000.000,00
    1997 : rugi fiskal Rp (300.000.000,00)
    1998 : laba fiskal N I H I L
    1999 : laba fiskal Rp 100.000.000,00
    2000 : laba fiskal Rp 800.000.000,00

    Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut :

    Rugi fiskal tahun 1995

    Rp

    (1.200.000.000,00)

    Laba fiskal tahun 1996

    Rp

    200.000.000,00

    Sisa rugi fiskal tahun 1995

    Rp

    (1.000.000.000,00)

    Rugi fiskal tahun 1997

    Rp

    (300.000.000,00)

    Sisa rugi fiskal tahun 1995

    Rp

    (1.000.000.000,00)

    Laba fiskal tahun 1998

    Rp

    0,00

    Sisa rugi fiskal tahun 1995

    Rp

    (1.000.000.000,00)

    Laba fiskal tahun 1999

    Rp

    100.000.000,00

    Sisa rugi fiskal tahun 1995

    Rp

    (900.000.000,00)

    Laba fiskal tahun 2000

    Rp

    800.000.000,00

    Sisa rugi fiskal tahun 1995

    Rp

    (100.000.000,00)

    Sisa rugi fiskal tahun 1995 sebesar Rp (100.000.000,00) tersebut tidak dapat dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2001, karena sudah lewat 5 tahun.

    Rugi fiskal tahun 1997 sebesar Rp (300.000.000,00) hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2001 dan 2002, karena jangka waktu 5 tahun yang dimulai sejak tahun 1998 berakhir pada akhir tahun 2002.

  • Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), khusus bagi Wajib Pajak Orang Pribadi .

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 27579 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :