Senin, 20 Oktober 2014  

Belajar Perpajakan

Biaya-Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasian Bruto

A A A 

Sebutkan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangakan dari Penghasilan Bruto menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 !
B.

Biaya-Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasian Bruto ( Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 )

 

a)

Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

b)

Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.

c)

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :

-

cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan asuransi

-

cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

d)

Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan (wajib dipotong PPh Pasal 21). Apabila pembayaran premi asuransi tersebut belum dibebankan sebagai biaya oleh wajib pajak pemberi kerja, maka wajib pajak dapat melakukan penyesuaian fiskal negatif (SE - 03/PJ.41/2003)

e)

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali :

-

Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan di tempat kerja secara bersama-sama.

-

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu.

-

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

-

Lihat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 Jo KEP - 213/PJ./2001 Jo SE - 14/PJ.31/2003

f)

Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

g)

Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayar oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

h)

Pajak Penghasilan

i)

Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.

j)

Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.

k)

Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

l)

Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP yang tidak dapat dikreditkan karena :

-

Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN (Faktur Pajak Standar cacat), kecuali dapat dibuktikan bahwa PPN tersebut nyata-nyata telah dibayar.

-

Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang termasuk dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

m)

Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak, yang pengenaan pajaknya bersifat final, pengenaan pajaknya berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dan Norma Penghitungan Khusus.

n)

Kerugian dari harta atau utang yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Obyek Pajak.

o)

PPh yang ditanggung pemberi kerja, kecuali PPh Pasal 26 sepanjang PPh tersebut ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk pemotongan PPh PPh Pasal 26 tersebut.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 15984 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :