Senin, 25 Maret 2019  

Belajar Perpajakan

Pembebasan FLN melalui SKBFLN dari UPFLN

A A A 

 

  1.    Pembebasan FLN melalui SKBFLN dari UPFLN (KEP - 36/PJ./2001 Jo KEP - 527/PJ./2001)

  1. Anggota TNI/Polri dan PNS yang melakukan tugas di bidang keamanan dan pelayanan pemerintahan di daerah perbatasan yang melaksanakan tugas dinas ke luar negeri dalam rangka kerjasama dengan negara yang berbatasan, dengan menyerahkan surat tugas dari atasan langsung;

  2. Penduduk Indonesia yang bertempat tinggal tetap di Pulau Batam yang mempunyai KTP pulau Batam sepanjang mereka telah dipotong PPh oleh pemberi penghasilan atau telah terdaftar sebagai WP dan telah memenuhi kewajiban Pajak Penghasilannya pada KPP Batam, dengan menyerahkan bukti potong PPh 21 atau SSP Pasal 25 yang telah dilegalisir oleh Kepala KPP Batam atau Pejabat yang ditunjuk. SKBFLN diterbitkan oleh UPFLN Dirjen Pajak di KPP Batam;

  3. Tenaga Kerja WNA pendatang yang bekerja di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun, sepanjang mereka telah dipotong PPh 21/26 oleh pemberi kerja dan Bukti Pemotongan PPh 21/26 telah dilegalisir oleh Kepala KPP Batam atau KPP Tanjung Pinang atau Pejabat yang ditunjuk. SKBFLN diterbitkan oleh UPFLN Dirjen Pajak di daerah setempat;

  4. Orang asing yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang tidak bertempat tinggal atau tidak bermaksud menetap di Indonesia dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sepanjang atas penghasilan tersebut telah di potong PPh Pasal 26 oleh pemberi penghasilan, dengan menyerahkan bukti potong PPh Pasal 26 yang telah disahkan oleh Kepala KPP atau Pejabat yang ditunjuk dimana pemberi penghasilan terdattar;

  5. Mahasiswa atau pelajar asing yang berada di Indonesia dalam rangka belajar dengan rekomendasi dari pimpinan sekolah atau perguruan tinggi yang bersangkutan dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, dengan menyerahkan surat rekomendasi sebagai mahasiswa atau pelajar dari Pimpinan Perguruan Tinggi Sekolah yang bersangkutan. Pembebasan tersebut tidak berlaku bagi isteri dan anak-anaknya;

  6. Orang asing yang berada di Indonesia dalam rangka melakukan penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan di bawah koordinasi Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia atau lembaga resmi pemerintah lainnya serta Departemen Pendidikan Nasional sepanjang tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dengan menyerahkan surat rekomendasi atau persetujuan dari instansi terkait dan surat pernyataan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pembebasan tersebut tidak berlaku bagi isteri dan anak-anaknya;

  7. Orang asing yang berada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan program kerjasama teknik dengan mendapat persetujuan Sekretariat Kabinet serta tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia . Pembebasan tersebut tidak berlaku bagi isteri dan anak- anaknya;

  8. Orang asing yang berada di Indonesia dalam rangka melakukan tugas sebagai anggota misi keagamaan di bawah koordinasi Departemen Agama dan misi kemanusiaan di bawah koordinasi Departemen Terkait dengan menyerahkan surat persetujuan atau rekomendasi dari Departemen Agama dan Departemen Terkait serta surat pernyataan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pembebasan tersebut tidak berlaku bagi isteri dan anak- anaknya;

  9. Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organisasi sosial termasuk 1 (satu) orang pendamping dengan persetujuan Menteri Kesehatan;

  10. Mereka yang menurut ketentuan Pasal 3 angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 2000 dikecualikan dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri (Fiskal Luar Negeri) tetapi tidak menggunakan paspor diplomatik atau paspor dinas dengan menyerahkan surat rekomendasi dari Badan atau Organisasi Internasional yang bersangkutan;

  11. Anak-anak yang berangkat ke luar negeri sepanjang umurnya tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun berdasarkan Bukti Surat Kependudukan atau paspor yang bersangkutan

  12. Orang Pribadi yang berasal dari bekas propinsi Timor Timur yang berada di Indonesia dalam status pengungsi, yang telah memutuskan untuk menjadi Warga Negara bekas Propinsi Timor Timur dan akan kembali ke Timor Timur, berdasarkan rekomendasi Palang Merah Indonesia.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 3486 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :