Senin, 1 September 2014  

Belajar Perpajakan

Jenis-Jenis Bentuk Usaha Tetap (BUT)

A A A 

Jenis-Jenis Bentuk Usaha Tetap (BUT)
1. Tipe Fasilitas Fisik (Lihat Pasal 2 ayat (5) huruf a s/d h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000), terdiri dari :
  - Tempat kedudukan manajemen;
  - Cabang perusahaan;
  - Kantor perwakilan;
  - Gedung kantor;
  - Pabrik;
  - Bengkel;
  - Pertambangan dan penggalian sumber daya alam, wilayah kerja pengeboran untuk eksplorasi pertambangan;
  - Perikanan/pertanian/kehutanan/perkebunan.
  Keberadaan BUT tipe fasilitas fisik dapat dilihat dari ada atau tidaknya fasilitas fisik seperti cabang, bengkel, kantor, dsb di negara sumber.
   
2. Tipe Aktivitas (Lihat Pasal 2 ayat (5) huruf i dan j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000), terdiri dari :
  - Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
  - Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 60 hari (kecuali ditentukan lain dalam tax treaty dengan negara yang bersangkutan) dalam jangka waktu 12 bulan.
  Keberadaan BUT tipe aktivitas, baik aktivitas konstruksi maupun pemberian jasa ditentukan dari lamanya (time test) aktivitas tersebut dilakukan di negara sumber. Penentuan time test tidak melihat pada formalitas (kontrak) tetapi pada keadaan yang sebenarnya (Pasal 2 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000)
  Misalnya :
  Berdasarkan kontrak pemberian jasa, PT XYZ yang berkedudukan di Amerika mengirimkan Mr. Wong, penduduk Amerika ke Indonesia dari tanggal 10 April 2000 s/d 10 Juni 2000. Namun, pada kenyataannya, Mr. Wong sudah berada di Indonesia sejak bulan Januari 2000. Dengan demikian, syarat time test yang digunakan dihitung sejak Mr. Wong berada di Indonesia, yaitu sejak bulan Januari 2000.
   
3. Tipe Keagenan (Lihat Pasal 2 ayat (5) huruf k Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000), terdiri dari :
 

-

Orang atau badan yang bertindak sebagai agen yang kedudukannya tidak bebas;
  Keberadaan BUT tipe keagenan ditentukan oleh ada atau tidaknya dependent agent di negara sumber.
   
4. Tipe Asuransi (Lihat Pasal 2 ayat (5) huruf l Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000), terdiri dari :
 

-

Agen atau pegawai perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
  Keberadaan BUT tipe asuransi difokuskan pada ada atau tidaknya pemungutan  premi dan penanggungan resiko di negara sumber.
© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 10522 kali ›

Peraturan Terkait


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :