Jumat, 31 Oktober 2014  

Belajar Perpajakan

PPh Pasal 26 atas Laba Setelah Pajak yang Diperoleh BUT ( Branch Profit Tax )

A A A 

PPH PASAL 26 ATAS LABA SETELAH PAJAK YANG DIPEROLEH BUT (BRANCH PROFIT TAX)


PPh Pasal 26 atas Laba Setelah Pajak yang Diperoleh BUT ( Branch Profit Tax )
( Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.03/2002 )

  1. PPh Pasal 26 atas Laba Setelah Pajak yang diperoleh BUT yaitu tambahan PPh yang dikenakan atas laba setelah pajak (net income after tax) yang diperoleh BUT sebesar 20% atau sesuai tarif yang berlaku dalam Tax Treaty.

  2. Tambahan PPh tersebut wajib dilunasi oleh BUT dalam waktu yang bersamaan dengan pelunasan PPh Pasal 29 (setoran akhir PPh tahunan), yaitu paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku.

  3. Tambahan PPh atas laba setelah pajak yang diperoleh BUT tersebut tidak dikenakan apabila laba setelah pajak BUT tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, dengan syarat :

     a.

    Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri.

     b.

    Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut.

     c.

    Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling sedikit dalam dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman modal dilakukan berproduksi secara komersial.

  4. Dalam hal penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh BUT dikenakan PPh yang bersifat final, maka dasar pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) adalah Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan pembukuan yang sudah dikoreksi fiskal dikurangi dengan PPh yang bersifat final. (KMK Nomor 113/KMK.03/2002 tanggal 1 Mei 2002  sebagai pengganti KMK Nomor 602/KMK.04/1994)

  5. WP BUT yang melakukan penanaman kembali laba setelah pajak, wajib melaporkan secara tertulis mengenai bentuk penanaman yang dilakukan ke Kepala KPP tempat WP BUT terdaftar dengan dilampirkan pada SPT PPh tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan yang bersangkutan.

  6. Yang dimaksud saat berproduksi secara komersial adalah saat perusahaan untuk pertama kalinya menghasilkan produk yang siap untuk dipasarkan, hal ini ditetapkan oleh Kepala KPP berdasarkan keadaan sebenarnya dengan memperhatikan perkiraan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 10926 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :