Selasa, 24 April 2018  

Belajar Perpajakan

Restrukturisasi Utang Program Ibra, Indra, Dan Jakarta Initiative

A A A 

RESTRUKTURISASI UTANG PROGRAM IBRA, INDRA, DAN JAKARTA INITIATIVE

Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus yang Dibentuk Pemerintah

  • Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001

  • Restrukturisasi utang usaha melalui lembaga khusus yang dibentuk Pemerintah adalah restrukturisasi dalam rangka penyelesaian utang usaha antara debitur dan kreditur yang dilakukan berdasarkan perjanjian yang sah sesuai dengan program kebijakan Pemerintah melalui mediasi Satuan Tugas Prakarsa Jakarta (Jakarta Initiative Task Force).

  • Restrukturisasi utang usaha tersebut terdiri dari :

    • Pembebasan utang (hair cut)
    • Pengalihan harta kepada kreditur untuk penyelesaian utang (debt to asset swap); dan atau
    • Perubahan utang menjadi penyertaan modal (debt to equity swap).

Bagaimana tata cara Pembebasan Utang (Hair Cut) ?

Pembebasan Utang (Hair Cut) :

  • Kepada debitur dan kreditur yang melakukan restrukturisasi utang usaha dapat diberikan fasilitas keringanan Pajak Penghasilan yang bersifat terbatas berdasarkan rekomendasi dari Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan.

  • Pajak Penghasilan yang terutang atas keuntungan karena pembebasan utang (hair cut) yang diperoleh debitur dibebaskan sebesar 30%.

  • Pajak penghasilan atas keuntungan karena pembebasan utang (bagian 70%-nya) dapat diangsur pembayarannya paling lama 5 tahun sejak tanggal ketetapan pajak, kecuali apabila sebelum lewat lima tahun tersebut perusahaan debitur dibubarkan atau dialihkan kepada pihak lain.

Bagaimana tata cara Debt To Asset Swap ?

Debt To Asset Swap :

  • PPh yang terutang atas keuntungan yang diperoleh debitur atau pihak ketiga karena pengalihan harta kepada kreditur (debt to equity swap) dibebaskan, sepanjang pengalihan harta tersebut dinilai sebesar nilai buku harta pihak yang mengalihkan.

  • Apabila nilai buku harta tersebut lebih besar dari pada nilai buku utang, maka selisihnya merupakan kerugian yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Di sisi lain, selisih tersebut merupakan keuntungan kreditur (obyek PPh).

  • Apabila nilai buku harta tersebut lebih rendah dari pada nilai buku utang, maka selisihnya merupakan keuntungan debitur (obyek PPh) dan kerugian kreditur (pengurang penghasilan bruto).

Bagaimana tata cara Debt To Equity Swap ?

Debt To Equity Swap :

  • PPh yang terutang atas keuntungan yang diperoleh debitur atau kreditur karena perubahan utang menjadi penyertaan modal kreditur pada perusahaan debitur baik langsung maupun melalui pihak ketiga, dibebaskan sepanjang penyertaan modal tersebut dinilai sebesar nilai buku utang pihak debitur.

Bagaimana tata cara Utang Bunga ?

Utang Bunga :

  • Atas utang bunga yang diberikan pembebasan tidak terutang PPh bagi kreditur.

  • PPh Pasal 23/26 yang telah disetor atas utang bunga yang dibebaskan dapat diminta kembali (direstitusi).

  • Atas utang bunga yang tidak dibebaskan termasuk yang diubah menjadi utang baru dan/atau penyertaan modal, tetap terutang PPh bagi kreditur.

  • PPh Pasal 23/26 atas utang bunga yang diubah menjadi utang baru atau penyertaan modal tetap harus dipotong sesuai ketentuan yang berlaku (pada saat timbulnya utang bunga tersebut).

  • PPh Pasal 23/26 atas utang bunga yang tidak dibebaskan dan tidak diubah menjadi utang baru atau penyertaan modal, diberikan penundaan hingga saat pembayaran dan paling lama 5 tahun.

  • KEP - 28/PJ./1999 Jo SE - 05/PJ.42/1999 Jo SE - 22/PJ.42/2000 tidak berlaku lagi.

Bagaimana tata cara Keringanan PPh Kepada WP Yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha berdasarkan KMK-133/KMK.03/2001 Jo KMK-281/KMK.03/2001?

Keringanan PPh Kepada WP Yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha (KMK-133/KMK.03/2001 Jo KMK-281/KMK.03/2001) :

Berdasarkan KMK-133/KMK.03/2001 diatur hal-hal sbb :

  1. Bagi debitur yang telah menyelesaikan restrukturisasi utang usaha dalam tahun 2000, 2001 atau 2002, dapat diberikan fasilitas keringanan PPh yang bersifat terbatas berdasarkan rekomendasi Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Yang dimaksud debitur di sini adalah WP Dalam Negeri yang mempunyai utang usaha kepada Kreditur, yang terdaftar di Satuan Tugas Prakarsa Jakarta, dan dinyatakan secara tertulis oleh Satuan Tugas Prakarsa Jakarta sebagai debitur yang memenuhi persyaratan dalam rangka restrukturisasi utang usaha

  2. Berdasarkan rekomendasi ketua KKSK, Dirjen Pajak menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Keringanan PPh untuk dan atas nama debitur yang bersangkutan. Rekomendasi tersebut harus disertai data dan informasi yang berkenaan dengan :

    • Identitas lengkap debitur dan kreditur;
    • Jumlah dan spesifikasi utang usaha yang direstrukturisasi;
    • Bentuk dan rincian restrukturisasi utang usaha yang telah disetujui pihak-pihak yang berkepentingan; dan
    • Akte perjanjian restrukturisasi utang usaha yang telah disahkan oleh Notaris.
  3. KMK-133/KMK.03/2001 berlaku mulai 20 Januari 2001

Berdasarkan KMK-281/KMK.03/2001, KMK-133/KMK.03/2001 dicabut sehingga tidak ada lagi permberian keringanan PPh kepada WP yang melakukan restrukturisasi utang usaha melalui lembaga yang dibentuk pemerintah. KMK-281/KMK.03/2001 mulai berlaku 20 Maret 2001

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 6414 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :