Senin, 18 Juni 2018  

Belajar Perpajakan

Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

A A A 

TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA


-

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak tidak boleh dikurangkan jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000).

-

Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan Surat Keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 .

-

Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, sepanjang :

-

Besarnya penyertaan modal tersebut sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor ; atau

-

Secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal sebesar 50% atau lebih dari jumlah saham yang disetor.

-

Wajib pajak dalam negeri wajib menghitung dividen yang menjadi haknya terhadap laba setelah pajak sebanding dengan penyertaannya (equity methode) pada Badan Usaha di luar negeri yang bersangkutan (Klik ; 650/KMK.04/1994 Jo SE - 22/PJ.4/1995 Jo SE - 35/PJ.4/1995 )

-

Pada bulan ke-4 setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian SPT PPh Badan Usaha di luar negeri.

-

Pada bulan ke-7 setelah tahun pajak berakhir, dalam hal di negara yang bersangkutan tidak terdapat kewajiban penyampaian SPT PPh atau tidak ada batas waktu penyampaian SPT PPh.

-

Apabila kemudian di bagi dividen yang melebihi jumlah yang dihitung berdasarkan equity methode di atas, kelebihannya harus dilaporkan dalam SPT PPh pada tahun dibagikannya dividen tersebut.

-

PPh atas dividen yang dibayar di luar negeri dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 pada tahun pajak dilakukannya pembayaran/pemotongan pajak di luar negeri tersebut.

-

Apabila sebelum batas waktu yang ditentukan di atas dilakukan pembagian dividen yang menjadi hak wajib pajak, maka penghitungan sesuai dengan ketentuan di atas tidak perlu dilakukan.

-

Dirjen Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan (biaya) serta besarnya utang dan modal dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

-

Dirjen Pajak berwenang mengadakan perjanjian dengan wajib pajak atau bekerjasama dengan otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa selama periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 8590 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :