Kamis, 23 Nopember 2017  

Belajar Perpajakan

Fasilitas Bagi KAPET/Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

A A A 

FASILITAS BAGI KAPET/KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU

1. Dasar Hukum :
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 TAHUN 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 200/KMK.04/2000 Jo 11/KMK.04/2001

2. Pengertian-Pengertian :

-

KAPET merupakan wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan :

-

Memiliki potensi untuk cepat tumbuh ; dan/atau

-

Mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya; dan/atau

-

Memerlukan dana investasi yang besar bagi pengembangannya .

-

Penetapan KAPET berikut batas-batasnya dilakukan dengan Keppres.

3. Jenis Fasilitas Perpajakan (PPh) di KAPET

a.

Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman modal yang dilakukan, yang dapat dinikmati selama 6 (enam) tahun sejak tahun dimulainya produksi komersial, yaitu sebesar 5% (lima persen) setiap tahun dari jumlah realisasi penanaman modal baik dalam aktiva tetap yang dapat disusutkan maupun yang tidak dapat disusutkan

b.

Penyusutan dan amortisasi dipercepat, sebagai berikut :

Kelompok Harta

Masa Manfaat Menjadi

Tarif PenyusutanGaris Lurus

Tarif PenyusutanSaldo Menurun

I. Bukan Bangunan dan Harta Tak Berwujud :

 

 

 

- Kelompok 1

2 Tahun

50%

100%

- Kelompok 2

4 Tahun

25%

50%

- Kelompok 3

8 Tahun

12,5%

25%

- Kelompok 4

10 Tahun

10%

20%

II. Bangunan :

 

 

 

- Permanen

10 Tahun

10%

 

- Tidak Permanen

5 Tahun

20%

 

c.

Kompensasi kerugian fiskal mulai tahun berikutnya berturut-turut sampai dengan paling lama 10 tahun.

d.

Pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Subyek Pajak luar negeri sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

  • Bagi pengusaha yang mengajukan permohonan pemberian fasilitas perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebelum tanggal 23 Desember 2000 dan belum diputuskan hingga tanggal 23 Desember 2000, maka fasilitas perpajakannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000.

  • Bagi pengusaha yang telah memperoleh fasilitas perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebelum tanggal 23 Desember 2000 dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh tambahan fasilitas PPh sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 4880 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :