Sabtu, 1 Nopember 2014  

Belajar Perpajakan

Mekanisme Pemecahan bukti potong PPh Pasal 23

A A A 

MEKANISME PEMECAHAN BUKTI POTONG PPH PASAL 23


  1. Jika telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas nama joint operation maka prosedurnya adalah :

    1)

    J.O. mengajukan permohonan pemecahan Bukti Pemotongan PPh Ps.23 kepada KPP dimana J.O. terdaftar/berkedudukan, dilampiri foto copy dokumen pendirian J.O.

    2)

    KPP dimana J.O. terdaftar/berkedudukan minta konfirmasi kepada KPP dimana pemotong PPh Pasal 23 terdaftar, mengenai pemotongan terhadap J.O

    3)

    Apabila benar telah dilakukan pemotongan terhadap J.O. maka KPP dimana J.O. terdaftar/berkedudukan menerbitkan SKKPP PPh Pasal 23 Yang Seharusnya Tidak Terutang

    4)

    Atas dasar SKKPP tersebut dilakukan pemindahbukuan dari PPh Pasal 23 ke PLB

    5)

    Dilakukan pemindahbukuan dari PLB ke PPh Pasal. 25 atas nama para anggotanya dengan jumlah pajak sebesar bagian masing-masing dengan tahun pajaknya sesuai dengan yang tercantum pada Bukti Pemotongan PPh Ps.25 dilakukan karena bukti Pbk. itu diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT PPh Badan para anggotanya, bukan dalam SPT PPh Pasal. 23 Pada bukti pemindahbukuan (di bawah Nomor dan Tanggal SKKPP) supaya diketik :
    ( Dalam rangka pemecahan Bukti Pemotongan PPh Pasal. 23 atas nama joint operation......);

    6)

    Atas SKKPP tersebut tidak boleh diterbitkan SPMKP, juga tidak boleh dipindahbukukan untuk membayar kewajiban pajak J.O

    7)

    Apabila anggota J.O. adalah Wajib Pajak Luar Negeri maka pemecahan bukti pemotongan PPh Ps. 23 (yang berupa bukti Pbk. Ps. 25) tidak boleh diperhitungkan dengan kewajiban PPh Ps. 26 dari J.O.. karena Wajib Pajak Luar Negeri tersebut dianggap mempunyai BUT di Indonesia

    8)

    Lembar ke-1 Bukti Pbk. tersebut pada butir 1.5. disampaikan untuk para anggota sedang lembar lainnya untuk ditatausahakan sesuai ketentuan dalam Pedoman Induk TUPRP

  2. Jika belum dilakukan pemotongan PPh Ps. 23, maka prosedurnya adalah :

    1)

    J.O. mengajukan permohonan pemecahan Bukti Pemotongan PPh Ps. 23 kepada pemberi hasil, dilampiri foto copy dokumen pendirian J.O.

    2)

    Pada waktu dilakukan pemotongan, pemberi hasil membuat Bukti Pemotongan PPh Ps. 23 atas nama J.O. qq. anggota (NPWP anggota) dengan jumlah pajak sebesar bagian masing-masing

    3) Bukti Pemotongan PPh Ps. 23 disampaikan untuk para anggota J.O.
© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 5718 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :