Sabtu, 20 Desember 2014  

Belajar Perpajakan

Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor Emas Batangan (SE-23/PJ.4/1998)

A A A 

Bagaimana tata cara Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor Emas Batangan berdasarkan SE - 23/PJ.4/1998 ?

Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor Emas Batangan (SE - 23/PJ.4/1998)

  1. SKB PPh Pasal 22 atas impor emas batangan hanya diberikan kepada wajib pajak yang akan memproses emas batangan tersebut menjadi barang perhiasan untuk tujuan ekspor.
  2. Permohonan SKB ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak berdomisili.
  3. Data-data yang harus dilampiri dalam permohonan SKB sbb :
    • Laporan realisasi ekspor yang menjelaskan jumlah ekspor perhiasan emas tahun sebelumnya dilampiri Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pernyataan Rincian Berat (PRB) barang perhiasan emas, apabila sebelumnya telah mengekspor emas;
    • Laporan realisasi ekspor perhiasan emas tahun berjalan dilampiri PEB dan PRB barang perhiasan emas;
    • Pemberitahuan rencana ekspor perhiasan emas dan PRB barang perhiasan emas pada tahun yang bersangkutan.
  4. Kepala KPP yang bersangkutan hanya dapat menerbitkan SKB sepanjang wajib pajak telah memenuhi persyaratan sbb :
    • Wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan PPh tahunn sebelum permohonan SKB diajukan;
    • Wajib pajak telah melaksanakan pembayaran masa PPh Pasal 25 secara tertib selama tahun saat permohonan SKB diajukan;
    • Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak;
    • Menyampaikan permohonan dan memenuhi semua syarat-syarat penyampaian permohonan.
  5. Wajib pajak yang telah memiliki SKB wajib menyampaikan Laporan Realisasi Ekspor/Impor baik dalam nilai maupun berat yang dilampiri dengan copy PEB, PRB, dan Customs Declaration (CD) untuk masa 1 (satu) tahun terakhir kepada KPP yang menerbitkan SKB tersebut. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi wajib pajak yang memperoleh SKB tetapi tidak melaksanakan ekspor barang perhiasan emas, dengan cara menyampaikan laporan NIHIL.
  6. Kepala KPP akan memberikan peringatan tertulis kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan.
  7. SKB berlaku untuk 1 (satu) tahun pajak, dan dapat diajukan kembali.
  8. Pencabutan SKB dilakukan apabila wajib pajak tidak menyampaikan laporan setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirimnya surat peringatan oleh Kepala KPP.
  9. Surat pencabutan SKB dikirimkan kepada wajib pajak dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Dirjen Pajak yang bersangkutan dan Kepala Kantor Inspeksi Bea dan Cukai sesuai yang tercantum dalam SKB yang bersangkutan.
  10. Pencabutan SKB agar segera diikuti dengan tindakan pemeriksaan kepada wajib pajak.
© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 3166 kali ›

Peraturan Terkait


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :