Jumat, 28 April 2017  

Belajar Perpajakan

Saat Pajak Terutang

A A A 

Saat Pajak Terutang

( Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemeritah Nomor 143 TAHUN 2000 Jo PP Nomor 24 TAHUN 2002)

PPN terutang pada saat :

  1. Penyerahan BKP/JKP
  2. Impor BKP
  3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
  4. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
  5. Ekspor BKP
  6. Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean.
  7. Pada saat lain yang ditetapkan Dirjen Pajak, dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

Saat pajak terutang seperti tersebut di atas diartikan sebagai saat mulai timbulnya utang pajak kepada negara, sehingga bukan merupakan batas akhir pembayaran pajak ke kas negara.

  1. Terutangnya Pajak atas Penyerahan BKP Bergerak :
    1. Saat barang diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga atas nama pembeli, atau
    2. Saat barang secara langsung diserahkan kepada juru kirim atau Pengusaha jasa angkutan

Undang-Undang PPN menganut prinsip bahwa penyerahan barang bergerak telah terjadi pada saat barang tersebut dikeluarkan dari penguasaan PKP Penjual dengan maksud langsung atau tidak langsung diserahkan kepada pihak lain.

  1. Terutangnya Pajak atas Penyerahan BKP Tidak Bergerak :

    Yaitu mana yang lebih dulu terjadi diantara :
    1. Saat penyerahan hak untuk menguasai atau menggunakan secara yuridis. (Saat penyerahan hak sebagaimana yang tercantum dalam akta jual beli).
    2. Saat penyerahan hak untuk menguasai atau menggunakan secara nyata. (Saat barang tidak bergerak diserahkan penguasaannya secara nyata kepada pembeli, meskipun secara yuridis barang tersebut masih hanya penjual).
  1. Terutangnya Pajak atas Penyerahan BKP Tidak Berwujud :

    Yaitu mana yang lebih dulu terjadi diantara :
    1. Saat harga penyerahannya diakui sebagai piutang oleh PKP yang bersangkutan.
    2. Saat harga penyerahannya ditagih oleh PKP yang bersangkutan.
    3. Saat harga penyerahannya dibayar baik sebagian maupun keseluruhan.
    4. Saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh PKP yang bersangkutan (dalam hal kondisi pada huruf a, b, atau c tidak diketahui).
  2. Terutangnya Pajak atas Penyerahan JKP :
    Yaitu saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau keseluruhan.
  1. Terutangnya Pajak atas Impor BKP :
    Yaitu saat
    BKP tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean.

  1. Terutangnya Pajak atas Ekspor BKP :
    Yaitu
    saat Barang Kena Pajak tersebut dikeluarkan dari Daerah Pabean, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean.

  1. Terutangnya Pajak atas persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang tersisa pada saat pembubaran perusahaan :
    Yaitu
    mana yang lebih dahulu terjadi di antara :
    1. Saat ditandatanganinya Akta Pembubaran oleh Notaris;
    2. Saat diketahui telah bubar secara nyata
    3. Saat diketahui telah bubar berdasarkan dokumen atau data.
  2. Terutangnya Pajak atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari Luar Daerah Pabean (568/KMK.04/2000 )
    Yaitu
    mana yang lebih dulu terjadi di antara :
    1. Saat secara nyata digunakan
    2. Saat harga perolehannya dicatat sebagai utang (dicatat sebagai biaya/acrual basis)
    3. Saat penagihan
    4. Saat pembayaran
    5. Saat ditandatanganinya surat perjanjian (dalam hal kondisi pada huruf a, b, c, atau d tidak dapat diketahui)

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 16109 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :