Sabtu, 23 Juni 2018  

Belajar Perpajakan

Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan atas Kasus Khusus

A A A 

Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan atas Kasus Khusus (575/KMK.04/2000)

1. PKP Menggunakan Barang Modal Untuk Kegiatan Usaha yang Penyerahannya Terutang PPN dan Kegiatan Lain yang Tidak Terutang PPN (Dibebaskan dari Pengenaan PPN) :
Misal ;

PKP menggunakan Generator Listrik untuk kegiatan pabrik dan untuk rumah dinas karyawan.

Mekanisme Pengkreditannya :

-

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah sebanding dengan persentase penggunaan barang modal untuk kegiatan usaha yang terutang PPN.

-

Dalam hal Pajak Masukan tersebut telah dikreditkan seluruhnya, maka pada akhir tahun buku harus dihitung kembali bagian Pajak Masukan yang seharusnya tidak dapat dikreditkan, dengan rumus :

p' x PM/T

-

p' adalah persentase rata-rata penggunaan barang modal untuk kegiatan lain dalam satu tahun.

-

PM adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan.

-

T adalah masa manfaat barang modal, yaitu ditetapkan :

-

Untuk bangunan 10 tahun.

-

Untuk barang modal lainnya 5 tahun.

Contoh :

Pada tahun 1998, PT Garment membeli generator listrik seharga Rp 200 juta dan dikenakan PPN Rp 20 juta. Pajak Masukan tersebut dikreditkan seluruhnya oleh PT Garment di tahun 1998. Pada tahun 2001, generator listrik  tersebut digunakan untuk keperluan pabrik dan untuk pembangkit listrik di perumahan karyawan. Adapun penggunaan daya generator listrik untuk perumahan karyawan tersebut dalam tahun 2001 rata-rata 10%. Bagian Pajak Masukan yang harus dihitung kembali di tahun 2001.
P' = 10%
PM = Rp 20.000.000,00
T = 5 tahun
Hasil penghitungan kembali PM = 10% x (Rp 20.000.000,00 : 5)
  = Rp 400.000,00

2. PKP yang Melakukan Kegiatan Usaha Terpadu (Integrated) yang Menghasilkan BKP dan Non BKP atau Penyerahannya Terutang PPN dan Tidak Terutang PPN/Dibebaskan dari Pengenaan PPN

a.

Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan usaha yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan.
Contoh :
Pajak Masukan yang dibayar oleh PKP Pengembang atas perolehan BKP/JKP untuk menghasilkan Rumah Murah (Dibebaskan dari pengenaan PPN).

b.

Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan usaha yang atas penyerahannya terutang PPN, dapat dikreditkan.
Contoh :
Pajak Masukan yang dibayar oleh PKP Pengembang atas perolehan BKP/JKP untuk menghasilkan rumah real estate (bukan rumah murah).

c.

Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang digunakan baik untuk kegiatan usaha yang penyerahannya terutang PPN maupun kegiatan usaha yang penyerahannya tidak terutang PPN (dibebaskan dari pengenaan PPN), dapat dikreditkan dengan cara :

-

Pajak Masukan tersebut dikreditkan seluruhnya terlebih dahulu.

-

Kemudian, pada akhir tahun buku harus dihitung kembali bagian Pajak Masukan yang seharusnya tidak dapat dikreditkan dengan rumus :

Untuk Barang Modal = (X / Y) x (PM/T)

Untuk Bukan Barang Modal = (X / Y) x PM

-

X adalah jumlah seluruh penyerahan yang tidak terutang PPN (dibebaskan dari pengenaan PPN) dalam satu tahunn buku.

-

Y adalah jumlah seluruh penyerahan dalam satu tahun buku.

-

PM adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya.

-

T adalah masa manfaat barang modal, yaitu ditetapkan :

-

untuk bangunan 10 tahun.

-

untuk barang modal lainnya 5 tahun.

-

Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang seharusnya tidak dapat dikreditkan tersebut diperhitungkan (dikurangkan) dari Pajak Masukan pada suatu masa pajak selambat-lambatnya pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku (jika tahun bukunya tahun takwim, selambat-lambatnya pada SPT Masa Maret tahun berikutnya).

-

Penghitungan kembali Pajak Masukan tersebut tidak perlu dilakukan apabila masa manfaat barang modal yang bersangkutan telah habis.

-

Penghitungan kembali Pajak Masukan tersebut juga berlaku dalam hal terjadi perubahan penggunaan barang modal untuk kegiatan lain di luar kegiatan usaha bagi PKP yang memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut/ditangguhkan/dibebaskan atas perolehan barang modal tersebut.

 
Contoh :

PT Bangun adalah perusahaan pengembang perumahan. Nilai penyerahan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2001 sbb :
Penjualan Rumah Murah = Rp 1 Milyar
Penjualan Non Rumah Murah = Rp 20 Milyar
Pajak Masukan yang digunakan secara bersama-sama untuk menghasilkan Rumah Murah dan Non Rumah Murah :
- Barang Modal = Rp 600 Juta
- Bukan Barang Modal = Rp 1 Milyar
  Hasil Penghitungan kembali PM :
- Barang Modal = (1/20) x (600 Juta : 5) = Rp 6 juta
- Bukan Barang Modal = (1/20) x 1 Milyar = Rp 50 Juta

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 11950 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :