Sabtu, 23 Juni 2018  

Belajar Perpajakan

Fasilitas PPN Tidak Dipungut Via Bapeksta Keuangan

A A A 

Fasilitas PPN Tidak Dipungut Via Bapeksta Keuangan ( 129/KMK.04/2003 ) 

1. PPN/PPn BM Tidak Dipungut Atas :

-

Impor Barang dan atau bahan yang akan diolah, dirakit, dan atau dipasang pada barang lain dengan tujuan ekspor.

-

Barang hasil olahan yang bahan bakunya berasal dari impor yang diserahkan ke Kawasan Berikat.

Terhadap hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, bahan jadi yang rusak, dan bahan yang rusak, yang bahan bakunya berasal dari impor dapat dijual di dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya dengan terlebih dahulu dibayar PPN/PPn BM atas impornya.

2. Persyaratan Fasilitas Bapeksta :

-

Memiliki Nomor Induk Perusahaan (NIPER) yang diterbitkan oleh Bapeksta Keuangan.

3. Syarat Mendapatkan NIPER :

-

Mengajukan Data Induk Perusahaan (DIPER) kepada Bapeksta Keuangan.

-

Bapeksta Keuangan akan melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan serta membuat Berita Acara.

-

Keputusan atas permohonan NIPER akan diberikan dalam tiga hari kerja sejak tanggal Berita Acara.

-

Jika permohonan disetujui, PKP yang bersangkutan wajib memasang papan nama bertuliskan :

Nama Perusahaan

: PT ................ ......................

 

NIPER

: ......................

 

-

NIPER tersebut akan dicabut jika PKP yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemberian fasilitas dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut sejak NIPER disetujui.

4. Syarat Mendapatkan Fasilitas :

-

PKP yang telah memiliki NIPER harus menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Bapeksta Keuangan dengan melampirkan daftar keterkaitan antara barang dan/atau bahan yang diimpor dengan barang hasil produksinya yang diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat.

-

Permohonan tersebut akan diproses dalam 14 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

5. Kewajiban PKP Yang Permohonannya Disetujui :

-

Menyerahkan jaminan berupa : jaminan bank, customs bond, atau surat sanggup bayar (SSB), sebelum pengeluaran barang dilakukan (terkait dengan fasilitas pembebasan bea masuk). Jaminan tersebut dikembalikan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah Laporan Ekapor disetujui.

-

Menyimpan dan memelihara dokumen, buku-buku, dan laporan-laporan sekurang-kurangnya 10 tahun.

-

Menyampaikan Laporan Ekspor bagi produsen yang langsung mengekspor hasil produksinya,  sekurang-kurangnya 6 bulan sekali, disertai :

  a) Dokumen impor yaitu, Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB/PIBT) dan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) 
  b) Dokumen ekspor yaitu, Laporan Pemeriksaan Bea dan Cukai (LPBC), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan fotokopi B/L atau dokumen pengangkutan lainnya .
- Melaporkan penyerahan ke Kawasan Berikat bagi produsen yang menyerahkan hasil produksinya ke kawasan berikat, sekurang-kurangnya 6 bulan sekali, disertai dokumen impor dan dokumen penyerahan.
- Menyerahkan laporan penjualan ke dalam negeri bagi produsen yang menjual hasil produksinya, disertai fotokopi dokumen impor dan faktur penjualan.

-

Merealisasikan ekspor atau penyerahan BKP ke Kawasan Beikat selambat-lambatnya dalam 12 bulan sejak tanggal dilakukannya impor (kecuali masa produksinya lebih dari 12 bulan).

6. Lewat 12 Bulan Ekspor Tidak Terealisir

-

PPN/PPn BM Impor yang semula tidak dipungut wajib dibayar.

 

-

Dikenakan sanksi bunga 2% per bulan (maksimum 24 bulan)

 
 
© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 6375 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :