Sabtu, 21 April 2018  

Belajar Perpajakan

PPN Tidak Dipungut atas Impor BKP Tertentu

A A A 

PPN Tidak Dipungut atas Impor BKP Tertentu :

- Lihat ; Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 231/KMK.03/2001
- Barang-barang yang dimasukkan oleh anggota-anggota/Perwakilan Negara Asing di Indonesia atas dasar timbal balik.
- Barang untuk keperluan Perwakilan Badan atau Organisasi Internasional yang bukan merupakan subyek pajak PPh sebagimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan, beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- Barang-barang yang merupakan hadiah atau berdasarkan bantuan teknik kerja sama atau pemberian lain dengan cuma-cuma dari pemerintah asing, Badan Luar Negeri, Badan atau Organisasi Internasional, dan Organisasi Swasta lainnya kepada Pemerintah RI baik pusat maupun daerah, Lembaga/Badan, Palang Merah Indonesia, dan kepada organisasi keagamaan di dalam negeri yang mendapat rekomendasi dari Departemen Agama.
- Barang-barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan lain-lain yang terbuka untuk umum.
- Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah dengan menunjukkan Surat Keterangan Kematian dari pejabat yang berwenang di negara tempat yang bersangkutan meninggal.
- Barang pindahan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, mahasiswa yang belajar di luar negeri, PNS/TNI/POLRI yang bertugas di luar negeri sekurang-kurangnya selama 1 tahun, sepanjang barang tersebut tidak untuk diperdagangkan dan mendapat rekomendasi dari Perwakilan RI setempat.
- Barang bawaan :
- Penumpang yang nilainya tidak melebihi batas FOB USD 250.00 per orang atau maksimum USD 1,000.00 untuk satu keluarga.
- Awak sarana pengangkutan yang nilainya tidak melebihi FOB USD 50.00 per orang.
- Pelintas batas antara :
- Indonesia - Papua Nugini, yang nilainya tidak melebihi FOB USD 300.00 tiap orang dalam jangka waktu satu bulan.
- Indonesia - Malaysia, yang nilainya tidak melebihi FOB MYR 600.00 tiap orang dalam jangka waktu satu bulan atau tiap perahu untuk setiap trip.
- Indonesia - Philipina, yang nilainya tidak melebihi FOB USD 250.00 tiap orang dalam satu bulan.
- Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, dan kebudayaan.
- Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Barang untuk keperluan khusus tuna netra dan penyandang cacat lainnya.
- Barang oleh pemerintah pusat atau daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum.
- Barang untuk perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor, BKP tersebut digunakan tidak sesuai tujuan semula atau dipindahtangankan, maka PPN dan PPnBM yang seharusnya terutang wajib disetor ke kas negara oleh orang pribadi atau badan yang melakukan importasi
- PPN terutang harus disetorkan ke kas negara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak BKP tersebut dipindahtangankan atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula, ditambah dengan sanksi bunga 2% sebulan, dihitung sejak impor sampai tanggal penyetoran.
- Bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat diterbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPLB) ditambah bunga 2% sebulan, dihitung sejak impor sampat penerbitan SKPLB.
© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 5724 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :