Kamis, 20 Juni 2019  

Belajar Perpajakan

SKB atas Kendaraan Bermotor Yang Tergolong Mewah

A A A 

Apa saja yang wajib dimiliki Orang Pribadi atau Badan agar dapat dibebaskan dari pengenaan PPnBM ?

A. SKB atas Kendaraan Bermotor Yang Tergolong Mewah

1.

Agar dapat dibebaskan dari pengenaan PPnBM, Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahaan kendaraan bermotor diwajibkan memiliki SKB PPnBM.

2.

Orang Pribadi atau Badan yang diwajibkan memiliki SKB adalah :

 

a.

Orang Pribadi atau Badan yang mengimpor atau yang menerima penyerahan kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran dan kendaraan tahanan

  b. Pengusaha Angkutan Umum
  c. Sekretariat Negara
  d. TNI/POLRI

Bagaimana tata cara penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) atas Impor/Penyerahan Kendaraan Bermotor berdasarkan KEP - 229/PJ/2003 ?

Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) atas Impor/Penyerahan Kendaraan Bermotor (KEP - 229/PJ/2003)

1.

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan SKB PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor yang tergolong mewah kepada Dirjen Pajak c.q. Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar.

2.

Surat permohonan dibuat rangkap 2 (dua), lembar ke-1 (satu) untuk KPP dan lembar ke-2 (dua) untuk pemohon.

3.

Permohonan SKB PPnBM dapat ditindak lanjuti apabila wajib pajak tidak mempunyai hutang pajak, kecuali wajib pajak telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

4.

Kepala KPP harus menerbitkan SKB PPnBM selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima.

5.

SKB PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang terdiri dari :

 

-

Lembar ke-1 : Untuk PKP penjual kendaraan bermotor

 

-

Lembar ke-2 : Untuk KPP dimana PKP terdaftar

 

-

Lembar ke-3 : Untuk Wajib Pajak

 

-

Lembar ke-4 : Untuk KPP penerbit SKB PPnBM

6.

SKB PPnBM atas penyerahan impor kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari :

 

-

Lembar ke-1 : Untuk Kantor Bea dan Cukai

 

-

Lembar ke-2 : Untuk Wajib Pajak

 

-

Lembar ke-3 : Untuk KPP penerbit SKB PPnBM

7.

PKP yang menyerahkan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM wajib menerbitkan Faktur Pajak yang telah dibubuhi cap "PPnBM DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 145 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR 43 TAHUN 2003" dengan mencamtukan nomor dan tanggal SKB PPnBM pada setiap lembarnya.

8.

Pada saat penyelesaian dokumen impor, Dirjen Bea dan Cukai wajib membubuhkan cap "PPnBM DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 145 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR 43 TAHUN 2003" serta mencamtumkan nomor dan tanggal SKB PPnBM pada setiap lembar PIB.

9.

Dalam hal permohonan SKB ditolak seluruhnya, maka surat penolakan diterbitkan dengan menggunakan format surat dinas biasa disertai dengan alasan penolakan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 3101 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :