Senin, 22 Juli 2019  

Belajar Perpajakan

PPN Atas SGU (Leasing)

A A A 

A. SGU Dengan Hak Opsi (Capital Lease)

Dalam sewa guna usaha dengan hak opsi, penyewa guna usaha (lessee) memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewanya pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama antara lessee (penyewa) dengan lessor (yang menyewakan).

1. Perlakuan PPN atas SGU dengan Hak Opsi :

-

Penyerahan jasa sewa guna usaha dengan hak opsi bukan obyek PPN (tidak dikenakan PPN), sehingga atas pembayaran angsuran sewa guna usaha tidak perlu dikenai PPN.

-

Pengalihan/penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka SGU dengan hak opsi, merupakan penyerahan yang terutang PPN. Sehingga, supplier (selaku PKP penjual BKP) wajib mengenakan PPN atas aktiva yang diserahkannya kepada lessee melalui lessor.

2. Mekanisme Pengenaan PPN atas SGU dengan Hak Opsi :

-

Supplier (PKP Penjual BKP) harus mengenakan PPN dan menerbitkan Faktur Pajak.

-

Dalam mengisi Faktur Pajak, kolom identitas pembeli Barang Kena Pajak supaya diisi dengan nama lessor "q.q." nama lessee, diikuti dengan alamat dan NPWP lessee.

-

PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran bagi supplier (PKP Penjual) dan Pajak Masukan bagi lessee (artinya ; dapat dikreditkan oleh lessee, sepanjang BKP yang bersangkutan berhubungan langsung dengan kegiatan usaha lessee).


B.  SGU Tanpa Hak Opsi (Operating Lease)

-

Jasa Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (sewa menyewa biasa) merupakan Jasa Kena Pajak, sehingga harga sewa yang dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh lessee harus dipungut PPN oleh lessor, dengan menerbitkan Faktur Pajak.

-

Lessee berhak mengkreditkan Pajak Masukan yang dibayar atas SGU tanpa hak opsi tersebut, sepanjang aktiva yang disewanya berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.

C. Sale And Lease Back :

-

Sale and Lease Back dengan hak opsi ;
Tidak terutang PPN sepanjang barang modal (aktiva tetap) yang bersangkutan tetap digunakan oleh lessee untuk kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahan yang terutang PPN.

 

-

Sale and Lease Back tanpa hak opsi :
-

Lessee harus mengenakan PPN atas penjualan aktiva yang bersangkutan kepada lessor (pembeli), sepanjang Pajak Masukan atas perolehan aktiva yang bersangkutan dapat dikreditkan.

-

PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran bagi lessee dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh lessor.

-

Selanjutnya, atas transaksi sewanya lessor harus mengenakan PPN kepada lessee, dimana PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran bagi lessor dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh lessee.

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 11384 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :