Minggu, 30 April 2017  

Belajar Perpajakan

Penetapan

A A A 

PENETAPAN TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMBAGIAN HASIL PBB

 

Apa saja yang wajib diterbitkan oleh kepala Kantor Pelayanan PBB sebagai dasar penagihan pajak ? Jelaskan ! 

PENETAPAN

Sebagai dasar penagihan pajak, kepala Kantor Pelayanan PBB menerbitkan : (

a) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
(b) Surat ketetapan Pajak (SKP); dan
(c) Surat Tagihan Pajak (STP).

  1. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT)
    SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terhutang kepada Wajib Pajak.

    •  

    Dasar Penerbitan SPPT :

    -

    Surat Pemberitahuan ini diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP).

    -

    Obyek pajak yang sebelumnya telah dikenakan IPEDA, SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data obyek pajak yang telah ada pada Kantor Pelayanan PBB yang bersangkutan.

    •  

    Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. Jadi bila Wajib Pajak menerima SPPT pada tanggal 1-4-1999, maka PBB harus sudah dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 31-9-1999.

    •  
    Tanggal 31-9-1999 ini disebut juga tanggal jatuh tempo SPPT.
  2. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

    •  

    Dasar Penerbitan SKP

    -

    SKP diterbitkan apabila Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang disampaikan melewati 30 hari setelah diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak dan setelah ditegor secara tertulis ternyata tidak dikembalikan oleh Wajib Pajak sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegoran;

    -

    SKP diterbitkan/dibuat apabila berdasarkan hasil jumlah pajak atau keterangan lainnya ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak berdasarkan SPOP yang dikembalikan oleh Wajib Pajak.

    •  

    Pajak yang terhutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh Wajib Pajak. Jadi bila Wajib Pajak menerima SKP pada tanggal 1-8-1999, maka PBB terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 31-9-1999. Tanggal 31-9-1999 ini disebut juga tanggal jatuh tempo SKP.

    •  

    Jumlah Pajak Dalam SKP
    Jumlah pajak yang terhutang dalam SKP yang penerbitannya karena pengembalian SPOP telah lewat 30 hari setelah diterima oleh Wajib Pajak, adalah sebesar pokok pajak ditambah dengan denda administrasi 25 % dihitung dari pokok pajak.
    Contoh :
    Wajib Pajak A tidak menyampaikan SPOP. Berdasarkan data yang ada, Kepala Kantor Pelayanan PBB mengeluarkan SKP yang berisi :

    -

    Obyek pajak dengan luas dan nilai jual

     

    -

    Luas obyek pajak menurut SPOP

     

    -

    Pokok pajak

    = Rp. 100.000,-

    -

    Denda administrasi

     
     

    25 % x Rp. 100.000,-

    = Rp. 25.000,-

       

    ____________

    -

    Jumlah pajak yang terhutang dalam SKP

    = Rp. 125.000,-

       

    ___________

    Jumlah pajak yang terhutang dalam SKP, dasar penerbitannya disebabkan oleh hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya, adalah selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya dengan pajak yang terhutang dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25 % dari selisih pajak yang terhutang.
    Contoh :

    Berdasarkan SPOP diterbitkan SPPT

    = Rp. 100.000,-

    Berdasarkan pemeriksaan pajak yang

     

    Seharusnya terhutang dalam SKP

    = Rp. 150.000,-

     

    ------------------- (-)

    Selisih

    = Rp. 50.000,-

    Denda administrasi 25 % x Rp. 50.000,-

    = Rp. 12.500,-

     

    ------------------- (-)

    Jumlah pajak dalam SKP

    = Rp. 62.500,-

     

    ============ (-)

  3. Surat Tagihan Pajak (STP)

    •  

    Dasar Penerbitan STP

    -

    Wajib Pajak terlambat membayar hutang pajaknya seperti tercantum dalam SPPT, yaitu melampaui batas waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

    -

    Wajib Pajak terlambat membayar hutang pajaknya seperti tercantum dalam SKP, yaitu melampaui batas waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh Wajib Pajak;

    -

    Wajib Pajak melunasi pajak yang terhutang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran PBB, tetapi denda administrasi tidak dilunasi.

    •  

    Besarnya denda administrasi dalam STP dan saat jatuh tempo
    Besarnya denda administrasi karena Wajib Pajak membayar pajaknya melampaui batas waktu jatuh tempo SPPT adalah sebesar 2 % (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Adapun saat jatuh tempo STP yaitu 1 (satu) bulan sejak diterimanya STP oleh Wajib Pajak.
    Contoh :
    SPPT tahun 1993 diterima oleh Wajib Pajak pada tanggal 1-3-1993 dengan pajak yang terhutang sebesar Rp. 100.000,- dan oleh Wajib Pajak baru dibayar tanggal 10 Oktober 1993.
    Besarnya pembayaran pajak adalah :

    -

    Pokok pajak

    = Rp. 100.000,-

    -

    Denda administrasi selama 2 bulan

     
     

    2 x 2% x Rp. 100.000,-

    = Rp. 4.000,-

       

    ___________

     

    Pajak yang harus dibayar pada tanggal

     

    10 Oktober 1993

     = Rp. 104.000.-

       

    ___________

    Bila Wajib Pajak tersebut membayar pajaknya pada tanggal 10 Oktober 1995 (setelah lewat 26 bulan), maka denda administrasi dihitung maksimum selama 24 bulan. Jadi jumlah pajaknya harus dibayar yaitu: 

    -

    Pokok pajak

    = Rp. 100.000,-

    -

    Denda administrasi selama 24 bulan

     

    24 x 2% x Rp. 100.000,-

    = Rp. 48.000,-

       

    __________(+)

     

    Pajak yang harus dibayar pada tanggal

     

    10 Oktober 1995

    = Rp. 148.000.-

       

    =========

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 12838 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :