Sabtu, 21 April 2018  

Belajar Perpajakan

Orang Pribadi Belum Memiliki NPWP

A A A 

Cara Memanfaatkan Sunset Policy Bagi Orang Pribadi Yang Belum Memiliki NPWP

Bagaimana orang pribadi yang belum memiliki NPWP dapat memanfaatkan Sunset Policy?

Orang pribadi  yang belum memiliki NPWP dapat memanfaatkan Sunset Policy dengan cara:

  1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal (KPP Domisili) atau melalui e-registration, dalam tahun 2008 (paling lambat tanggal 31 Desember 2008).

  2. Mengisi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya (sejak memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak).

  3. Melunasi pajak yang harus dibayar berdasarkan SPT Tahunan PPh ke Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

  4. Menyampaikan SPT Tahunan PPh yang dilampiri dengan SSP, paling lambat tanggal 31 Maret 2009, ke KPP Domisili (KPP tempat Wajib Pajak terdaftar).

 

Pemanfaatan Sunset Policy Untuk Penghasilan Tahun Sebelumnya

Saya memperoleh NPWP pada tahun 2008, apakah saya dapat memanfaatkan Sunset Policy untuk penghasilan yang saya peroleh pada tahun-tahun sebelumnya?  

Tentu saja dapat, namun penghasilan yang Saudara peroleh pada tahun-tahun sebelum memperoleh NPWP harus dilaporkan dengan cara mengisi SPT Tahunan PPh tahun yang bersangkutan dan menyampaikannya ke KPP tempat Saudara terdaftar paling lambat tanggal 31 Maret 2009. Apabila saat pengisian SPT Tahunan tersebut ternyata terdapat pajak yang kurang dibayar, maka Saudara wajib membayar kekurangan pajak tersebut sebelum menyampaikan SPT Tahunan PPh ke KPP.

Keuntungan Memanfaatkan Fasilitas Sunset Policy

Jika saya secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008, apa keuntungan yang saya dapatkan dengan memanfaatkan Sunset Policy?

Keuntungan yang akan Saudara  dapatkan adalah penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari pajak yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dinyatakan dalam SPT Tahunan PPh yang Saudara sampaikan. Selain itu seluruh penghasilan yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dianggap benar sehingga tidak akan dilakukan pemeriksaan, kecuali SPT Tahunan PPh Saudara menyatakan lebih bayar atau di kemudian hari ditemukan data atau keterangan lain yang ternyata belum dilaporkan di SPT Tahunan PPh tahun pajak tersebut.

 

Contoh:

Prasetyo seorang pengusaha bengkel motor “Maju Jaya” yang telah beroperasi sejak tahun 2004. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, Prasetyo belum memiliki NPWP.  Prasetyo bermaksud memanfaatkan Sunset Policy.

Oleh karena itu, Prasetyo mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP pada tanggal 5 Agustus 2008 dan selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2008 Prasetyo menyampaikan SPT Tahunan PPh. Penghasilan yang diperoleh selama ini yang melebihi PTKP adalah pada tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007. Pajak-pajak yang kurang dibayar menurut SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2004 sampai 2007 tersebut telah dilunasi Prasetyo pada tanggal 15 Agustus 2008.

Menurut SPT Tahunan PPh yang disampaikan, pajak yang kurang dibayar untuk tahun pajak 2004 sebesar Rp 500 ribu, tahun pajak 2005 sebesar Rp 1 juta, tahun pajak 2006 sebesar Rp 1,5 juta, dan tahun pajak 2007 sebesar Rp 2 juta. Oleh karena Prasetyo memanfaatkan Sunset Policy dengan menyampaikan SPT Tahunan PPh-nya dalam tahun 2008, maka Prasetyo memperoleh fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang kurang dibayar dengan  perhitungan sebagai berikut:

Untuk penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2004: Mulai tanggal 25 Maret 2005 s.d. 15 Agustus 2008 (2% X 41 bulan X Rp 500 ribu) = Rp 410.000

Untuk penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2005: Mulai tanggal 25 Maret 2006 s.d. 15 Agustus 2008 (2% X 29 bulan X Rp 1 juta) = Rp 580.000

Untuk penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006: Mulai tanggal 25 Maret 2007 s.d. 15 Agustus 2008 (2% X 17 bulan X Rp 1,5 juta) = Rp 510.000

Untuk penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007:Mulai tanggal 25 Maret 2008 s.d. 15 Agustus 2008 (2% X 5 bulan X Rp 2 juta) = Rp 200.000

 

Sanksi administrasi sebesar Rp 1.700.000 (Rp 410.000 + Rp 580.000 + Rp 510.000 + Rp 200.000) tersebut dihapuskan sehingga Prasetyo hanya wajib melunasi pokok pajaknya sebesar Rp 5.000.000 (Rp 500.000 + Rp 1.000.000 + Rp 1.500.000 + Rp 2.000.000).

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 4954 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :