GUGATAN PIHAK KETIGA PADA PENGADILAN NEGERI

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 JO Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 38 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berbunyi sebagai berikut :

1. Gugatan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.

2. Pengadilan Negeri yang menerima surat gugatan dari pihak ketiga memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat.

3. Pejabat menangguhkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan dari Pengadilan Negeri.

4. Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan