Rabu, 22 Oktober 2014  

Belajar Perpajakan

Gugatan Atas Sanksi Denda Pasal 14 Ayat (4) KUP dan Gugatan Atas Sanksi Bunga Pasal 9 Ayat (2a) KUP

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.01760/PP/M.VI/99/2003

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Badan

Masa/Tahun Pajak

:

Januari s.d. Maret 2003

Pokok Sengketa

:

1.

Gugatan Atas Sanksi Denda Pasal 14 Ayat (4) KUP

2.

Gugatan Atas Sanksi Bunga Pasal 9 Ayat (2a) KUP

1.

Gugatan Atas Sanksi Denda Pasal 14 Ayat (4) KUP

Menurut Tergugat

:

Berdasarkan penelitian atas fisik faktur pajak yang disampaikan oleh Penggugat diketahui bahwa faktur pajak tersebut memang belum memenuhi kriteria faktur pajak standar berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-549/PJ/2000 jo Nomor : KEP-323/PJ/2001 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan dan Tata Cara Penyampaian, Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar karena jabatan yang berhak menandatangani faktur pajak tidak diisi.

Penggugat telah mengakui tidak dicantumkannya “jabatan” penandatangan faktur pajak pada faktur pajak No. ECJYT-056-0000007 s.d ECJYT-056-0000013 yang diterbitkan tahun 2000.

Dari Laporan Pemeriksaan Pajak No. LHPSL-04/WPJ.07/KP.0607/02 tanggal 18 Juni 2002 diketahui bahwa usaha Penggugat didirikan tanggal 27 Agustus 1998 dan dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 2 Desember 1998, dan dengan demikian pada tahun 2000 kegiatan Penggugat telah berjalan 2 tahun maka sudah semestinya Penggugat mengetahui ketentuan tentang pembuatan faktur pajak standar sehingga dalam hal ini tidak terdapat adanya unsur kekhilafan.

Menurut Penggugat

:

Faktur Pajak No. ECJYT-056-0000007 s.d ECJYT-056-0000013 bagi PT Caltex Pasific Indonesia (CPI) selaku Pengguna Jasa semata-mata untuk kepentingan administrasi saja, dan tidak digunakan untuk keperluan mekanisme pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 549/KMK.04/2000, CPI ditunjuk sebagai pemungut PPN atas nama Pemerintah. Dengan demikian tidak dipenuhinya syarat formal dalam pengisian Faktur Pajak oleh Penggugat tidak akan berakibat apapun baik bagi CPI sebagai pihak pengguna jasa maupun bagi penerimaan Negara.

Tidak dicantumkannya “jabatan” penandatangan pada faktur pajak keluaran No. ECJYT-056-0000007 s.d ECJYT-056-0000013 semata-mata karena faktor ketidaksengajaan (kekhilafan) Penggugat. Pada prisipnya faktur-faktur pajak tersebut adalah benar dan sah, karena ditanda tangani oleh kuasa yang sah, yang ditunjuk oleh Presiden Direktur Penggugat melalui Surat Kuasa No. A1010-309.DP tertanggal 23 Oktober 2000, dimana surat kuasa tersebut juga telah disampaikan kepada Tergugat. Dalam surat kuasa tersebut dicantumkan dengan jelas nama, jabatan, dan contoh tandatangan dari masing-masing Kuasa.

Dalam kasus gugatan ini tidak terjadi kerugian bagi negara seluruh PPN atas faktur pajak keluaran tersebut di atas telah disetorkan ke kas negara secara tepat waktu dalam jumlah yang benar dan tepat, sehingga secara material Penggugat telah memenuhi kewajiban perpajakan Penggugat dan tidak menimbulkan kerugian bagi negara.

Kekhilafan Penggugat dengan tidak mencantumkan nama jabatan dalam faktur pajak yang disengketakan hanya merupakan kendala administrasi saja sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi negara. Sudah sepatutnya pihak Tergugat tidak mengenakan sanksi materi atas kendala administrasi tersebut, tapi sebaiknya melakukan pembinaan terhadap Penggugatnya, misalnya dengan memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk melakukan perbaikan atas faktur pajak yang tidak lengkap tersebut.

Penggugat telah melakukan penyempurnaan dalam pengisian faktur pajak keluaran yang Penggugat terbitkan untuk masa Juli 2001 dan seterusnya, yaitu dengan mencantumkan “Jabatan” penanda tangan pada faktur pajak dimaksud.

Meskipun Penggugat dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 2 Desember 1998, namun kenyataannya Penggugat baru melakukan penerbitan faktur pajak keluaran terhituang sejak penerbitan faktur pajak Nomor ECJYT-056-0000001 tanggal 18 Oktober 2000, yaitu saat dimulainya kegiatan penyerahan jasa kepada PT Caltex Pacific Indonesia.

Pada bulan Agustus 1998 s.d September 2000, Penggugat masih dalam masa konstruksi, yaitu melakukan pembangunan pembangkit listrik (cogeneration plant), sehingga dalam periode tersebut Penggugat sama sekali belum melakukan penyerahan dan belum menerbitkan faktur pajak keluaran.

Dengan demikian tidak tepat tanggapan Tergugat yang menyatakan tidak terdapat adanya unsur kekhilafan Penggugat, karena pada tahun 2000 kegiatan usaha Penggugat sudah berjalan selama 2 tahun. Kekhilafan tersebut wajar terjadi karena pada bulan Oktober 2000 tersebut Penggugat baru pertama kali menerbitkan faktur pajak keluaran.

Pada dasarnya Penggugat senantiasa ingin memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini Penggugat telah melakukan penyempurnaan dalam pengisian faktur pajak keluaran yang Penggugat terbitkan untuk masa Juli 2001 dan seterusnya, dengan mencantumkan “jabatan” penanda tangan pada faktur pajak dimaksud, serta telah berusaha melakukan perbaikan dengan memperbaiki/ melengkapi faktur pajak tersebut di atas dengan menyurati :

-

PT Caltex Pacific Indonesia sebagai penerima faktur pajak perihal tambahan informasi jabatan melalui Surat Nomor AI210-812.DP tertanggal 22 Oktober 2002.

-

Atlantic Richfield Indonesia Inc. sebagai penerima faktur pajak perihal tambahan informasi nama jabatan melalui Surat Nomor AI210-813.DP tertanggal 22 Oktober 2002.

Pendapat Majelis

:

Yang menjadi sengketa dalam perkara gugatan ini adalah penerbitan Faktur Pajak Nomor ECJYT-056-0000007 s.d ECJYT-056-0000013 yang dilakukan oleh Penggugat dimana didalam Faktur Pajak tersebut tidak mencantumkan nama jabatan penandatangan faktur pajak, sehingga oleh Tergugat faktur pajak tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dan oleh karenanya Terbanding mengenakan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 sebesar 2% x Dasar Pengenaan Pajak atau 2% x Rp171.538444.126,00 = Rp3.430.768.883,00.

Dalam persidangan Penggugat menyerahkan bukti berupa Commercial Invoice dan Faktur Pajak yang disengketakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan atas data dan keterangan yang ada dalam berkas gugatan dan pemeriksaan dalam sidang serta bukti yang diserahkan dalam persidangan dapat diuraikan sebagai berikut :

Dari penelitian beberapa Commersial Invoice yang disampaikan oleh Penggugat dalam persidangan, yang dipakai sebagai dasar untuk menerbitkan faktur pajak keluaran diketahui bahwa didalam commercial invoice tercantum tanda tangan, nama yang berwenang menandatangani invoice tersebut dan jabatan dari yang bersangkutan.

Dari penelitian faktur pajak yang disengketakan diketahui bahwa seluruh persyaratan yang dimaksud oleh Pasal 13 ayat (5) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 telah dipenuhi kecuali “jabatan” dari penandatangan tersebut tidak dicantumkan.

Atas keadaan tersebut Penggugat telah berusaha melakukan perbaikan/melengkapi faktur pajak tersebut dengan menyurati :

-

PT Caltex Pacific Indonesia sebagai penerima faktur pajak perihal tambahan informasi jabatan melalui Surat Nomor AI210-812.DP tertanggal 22 Oktober 2002.

-

Atlantic Richfield Indonesia Inc. sebagai penerima faktur pajak perihal tambahan informasi nama jabatan melalui Surat Nomor AI210-813.DP tertanggal 22 Oktober 2002.

Dari penelitian surat Nomor : AI210-812.DP tanggal 22 Oktober 2002 yang ditujukan kepada PT Caltex Pacific Indonesia, (NPWP : 1-308-508-9-211), Rumbai, Pekanbaru u.p. : Finance Manager, Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki faktur pajak yang disengketakan dengan memberikan informasi tambahan pada faktur pajak yang menjadi sengketa berupa nama jabatan penandatangan faktur pajak dimaksud sehingga dengan surat tersebut Penggugat telah berusaha melakukan perbaikan atas Faktur Pajak-Faktur Pajak yang disengketakan agar faktur pajak-faktur pajak dimaksud tersebut menjadi faktur pajak yang lengkap sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

Dari penelitian surat Nomor AI210-813.DP tertanggal 22 Oktober 2002 yang ditujukan kepada PT Atlantic Richfield Indonesia Inc, (NPWP : 1-000-3960-0-053), Perkantoran Hijau Arkadia, Jl. Letjen Terbanding Simatupang Kav. 88, Jakarta 12520, Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki Faktur Pajak yang disengketakan dengan memberikan informasi tambahan pada Faktur Pajak yang menjadi sengketa berupa nama jabatan penandatangan Faktur Pajak dimaksud sehingga dengan surat tersebut telah berusaha melakukan perbaikan atas faktur pajak-faktur pajak yang disengketakan agar faktur pajak-faktur pajak dimaksud tersebut menjadi faktur pajak yang lengkap sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

Dalam perkara ini Majelis berpendapat bahwa walaupun di dalam faktur pajak Penggugat tidak mencantumkan nama jabatan namun oleh karena didalam commercial invoice yang dipergunakan sebagai dasar untuk menerbitkan faktur pajak tersebut telah mencantumkan nama jabatan maka faktur pajak tersebut pada hakekatnya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, sehingga kepada Penggugat tidak perlu dikenakan Denda Pasal 4 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Berdasarkan data dan keterangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Denda Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 sebesar Rp3.430.768.883,00 tidak dapat dipertahankan.

2.

Gugatan Atas Sanksi Bunga Pasal 9 Ayat (2a) KUP

Menurut Tergugat

:

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean dijelaskan bahwa PPN terutang pada saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa :

a.

Saat BKP tidak berwujud/JKP secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkan BKP/JKP tersebut.

b.

Saat harga perolehan BKP tidak berwujud/JKP dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkan BKP/JKP tersebut.

c.

Saat harga jual BKP tidak berwujud/penggantian JKP ditagih oleh pihak yang menyerahkan BKP/JKP tersebut.

d.

Saat harga perolehan BKP tidak berwujud JKP dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkan.

Dalam kaitannya dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dari keempat alternatif peristiwa di atas yang dapat diketahui lebih dulu terjadi adalah peristiwa nomor 1, yaitu saat JKP secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkan JKP tersebut. Hal ini ditunjukan dengan tanggal jatuh tempo (due date) pemanfaatan jasa setelah invoice JKP dari Luar daerah Pabean tersebut dibuat.

Menurut Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 568/KMK.04/2000. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut tersebut harus disetorkan seluruhnya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan.

Sesuai dengan perhitungan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan diketahui terdapat selisih waktu antara tanggal jatuh tempo pembayaran PPN dengan realisasi penyetoran PPN, dengan demikian terdapat keterlambatan penyetoran.

Atas penjelasan Penggugat mengenai alasan-alasan Penggugat mengenai hal-hal yang menyebabkan penyetoran PPN tidak berdasar tanggal invoice, Tergugat menyatakan bahwa dalam pemeriksaan Tergugat telah menyadari hal tersebut namun Tergugat tetap berpendapat bahwa atas keterlambatan pembayaran tersebut dikenakan sanksi administrasi pasal 9 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp60.092.201,00.

Menurut Penggugat

:

Sebelum Penggugat melakukan pembayaran terhadap invoice jasa luar negeri yang Penggugat terima, sesuai prosedur standard di perusahaan Penggugat, terlebih dahulu dilakukan review untuk mengetahui apakah jasa yang diberikan telah lengkap dan sesuai dengan yang disepakati. Apabila jasa yang diberikan belum lengkap atau belum sesuai dengan yang disepakati, maka Penggugat akan meminta pihak pemberi jasa untuk menyelesaikan/memperbaikinya. Setelah segala sesuatunya sesuai dengan yang disepakati, baru invoice tersebut dapat disetujui untuk dibayar.

Pada saat invoice disetujui untuk dibayar baru dilakukan pembukuan invoice/biaya dan Penggugat menghitung jumlah PPN terutang yang harus disetor paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya.

Pengakuan hutang baru muncul setelah tagihan tersebut disetujui untuk dibayar, karena terdapat selisih waktu antara tanggal invoice dengan tanggal persetujuan untuk dibayar. Apabila saat terutangnya PPN jasa luar negeri dihitung berdasarkan tanggal invoice, maka akan timbul keterlambatan penyetoran SSP PPN jasa luar negeri. Akan tetapi pabila saat terutangnya PPN dihitung berdasarkan tanggal persetujuan untuk dibayar, maka tidak terdapat keterlambatan penyetoran SSP PPN jasa luar negeri.

Prosedur standar yang Penggugat terapkan menurut Penggugat adalah prosedur bisnis yang umum. Secara praktek bisnis yang umum, sulit apabila Penggugat harus melakukan pembayaran PPN terlebih dahulu sementara tagihan pokoknya belum disetujui untuk dibayar. Menurut Penggugat untuk tujuan keadilan pajak seharusnya PPN jasa luar negeri baru terutang setelah terdapat pengakuan hutang dari pembeli. Sehingga dalam hal ini Penggugat tidak melakukan keterlambatan penyetoran SSP PPN Jasa Luar Negeri.

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan atas data dan keterangan yang ada dalam berkas gugatan dan pemeriksaan dalam sidang serta bukti yang diserahkan dalam persidangan dapat diuraikan sebagai berikut :

Terjadinya sengketa antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai pengenaan sanksi bunga Bunga Pasal 9 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 mengenai keterlambatan penyetoran PPN atas Jasa Luar Negeri adalah karena perbedaan penafsiran antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kapan saat terutangnya PPN atas Jasa Luar Negeri dimaksud.

Menurut Tergugat saat terutangnya PPN atas Jasa Luar Negeri adalah saat dimanfaatkannya Jasa Luar Negeri tersebut dalam hal ini adalah pada saat Penggugat telah menerima tagihan/invoice dari pemberi jasa.

Menurut Penggugat bahwa pada saat Penggugat menerima tagihan/invoice Penggugat tidak langsung membayar atas invoice tersebut karena dalam hal ini Penggugat harus melakukan penelitian/mereview apakah pekerjaan/jasa yang diberikan telah siap/lengkap sesuai dengan perjanjian.

Apabila dari hasil penelitian/review atas pekerjaan tersebut telah sesuai dengan perjanjian/kesepakatan maka atas tagihan/invoice tersebut disetujui/di-approve untuk dibayarkan, sebaliknya apabila dari hasil penelitian/review jasa/pekerjaan yang dilakukan belum sesuai dengan kesepakatan/perjanjian maka kepada pemberi jasa diminta untuk memperbaiki/menyelesaikan pekerjaan dimaksud sesuai dengan perjanjian/kesepakatan.

Bila pemberi jasa sudah memperbaiki/menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian/kesepakatan barulah atas tagihan/invoice dimaksud disetujui untuk dibayarkan.

Bila keadaan tersebut terjadi maka akan ada perbedaan antara tanggal invoice/tagihan dengan tanggal pembayaran dan hal ini menurut Tergugat telah terjadi keterlambatan penyetoran PPN.

Berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa saat pemanfaatan jasa Luar Negeri dimaksud adalah pada saat tagihan/invoice tersebut disetujui untuk dibayarkan dan bukan pada saat tanggal invoice.

Selanjutnya dalam perkara ini tidak terjadi keterlambatan penyetoran PPN sehingga kepada Penggugat tidak perlu dikenakan Bunga Pasal 9 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Berdasarkan uraian dan keterangan tersebut bunga Pasal 9 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 sebesar Rp60.092.201,00 tidak dapat dipertahankan.

Selanjutnya pengenaan sanksi administasi berupa Denda Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar Rp3.430.768.883,00 dan Bunga Pasal 9 ayat (2) huruf a KUP sebesar Rp60.092.201,00 = Rp3.490.861.084,00 tidak dapat dipertahankan sehingga penghitungan sanksi administasi berupa Denda Pasal 14 ayat (4) dan Bunga Pasal 9 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menjadi nihil.

Oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk mengabulkan seluruh permohonan gugatan Pemohon.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 9693 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :