Sabtu, 20 April 2019  

Belajar Perpajakan

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan imbalan bunga

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02082/PP/M.VI.L/99/2004

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak

:

2000

Pokok Sengketa

:

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan imbalan bunga

Menurut Tergugat

:

Permohonan restitusi Penggugat atas imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, tidak dapat dikabulkan karena yang diajukan keberatan Penggugat adalah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Berdasarkan uraian di atas, maka permohonan gugatan tidak dapat dikabulkan karena penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Penggugat

:

Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut Penggugat mengajukan keberatan dan telah diterbitkan keputusan, maka permohonan restitusi atas pokok lebih bayar yang Penggugat ajukan adalah sesuai keputusan keberatan.

Sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 27A Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yang diatur lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Keuangan, maka Penggugat juga mengajukan permohonan imbalan bunga atas dikabulkannya sebagian permohonan keberatan Penggugat.

Berdasarkan bukti-bukti dan uraian Penggugat tersebut, Penggugat berpendapat bahwa jumlah pengembalian Pajak Penghasilan Badan (sebelum dipotong pajak) adalah sesuai keputusan keberatan.

Pendapat Majelis

:

Menurut Tergugat, kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, telah dipindahbukukan ke hutang pajak yang ada sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Dari penelitian Majelis terhadap proses pemindahbukuan yang dilakukan Tergugat berdasar keterangan maupun pembuktian dalam sidang diketahui bahwa pemindah bukuan kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dengan bukti-bukti pemindahbukuan, dilakukan Tergugat dengan mengacu pada data hutang pajak berdasar administrasi intern Tergugat.

Dari data hutang pajak tersebut diketahui bahwa Tergugat mencantumkan antara lain adanya tunggakan pajak atas Surat Tagihan Pajak dan tunggakan pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Dari uraian dan pembuktian tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa data hutang pajak yang disusun oleh Tergugat seharusnya tidak mencantumkan adanya tunggakan pajak atas Surat Tagihan Pajak dan tunggakan pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, karena terbukti telah dilunasi.

Dengan demikian Majelis berpendapat pemindahbukuan kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang dilakukan Tergugat dengan bukti pemindahbukuan, tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, karena pada saat dilakukannya pemindahbukuan, hutang pajak yang dibayar dengan cara pemindahbukuan tersebut ternyata sudah tidak ada lagi atau sudah lunas, sehingga pemindahbukuan dimaksud harus dibatalkan.

Oleh karena itu seharusnya Penggugat memperoleh pengembalian pembayaran pajak dari Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah melalui proses keberatan dengan keputusan Tergugat tanpa dikurangi dengan pemindahbukuan, dengan demikian maka Majelis berkesimpulan mengabulkan permohonan gugatan Penggugat sehingga jumlah kelebihan pembayaran pajak Pajak Penghasilan Badan yang harus dikembalikan kepada Penggugat adalah sesuai keputusan keberatan.

Mengenai permohonan Penggugat untuk memperoleh imbalan bunga sesuai Pasal 11 dan Pasal 27A Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai imbalan bunga yang ditujukan terhadap keputusan Tergugat adalah tidak tepat karena keputusan Tergugat tersebut adalah keputusan mengenai besarnya pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Penggugat dan sama sekali tidak memuat mengenai besarnya imbalan bunga maupun ada atau tidaknya imbalan bunga, dengan demikian maka Majelis berpendapat tidak dapat mengabulkan permohonan imbalan bungan yang diajukan Penggugat.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 4053 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :