Kamis, 20 Juni 2019  

Belajar Perpajakan

Penerbitan Surat paksa tentang tunggakan atas Surat Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM)

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02462/PP/M.VIII/99/2004

Jenis Pajak

:

Bea Masuk

Tahun Pajak

:

2003

Pokok Sengketa

:

Penerbitan Surat paksa tentang tunggakan atas Surat Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM)

Menurut Tergugat

:

Berdasarkan hasil temuan verifikasi, diterbitkan Surat Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) tanggal 12 April 2003 jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2003.

Surat Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) tersebut telah dikirim kepada Penggugat dengan alamat Jalan H.R. Muhammad No.C-23 RT/RW : 004/006, Surabaya pada tanggal 21 April 2003 namun surat tersebut tidak sampai ke tujuan karena Penggugat telah pindah alamat.

Surat Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) tersebut disampaikan kepada PT. Sendangman Jaya sebagai pemberitahu (PPJK) dari Penggugat pada tanggal 9 Mei 2003, dengan demikian Surat Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) telah dianggap diterima sebelum jatuh tempo.

Setelah dilakukan penelitian terhadap surat keberatan Penggugat yang diterima pada tanggal 27 Mei 2003, berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-64/BC/1999 diketahui bahwa pengajuan keberatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan karena telah melewati jangka waktu 30 hari sejak tanggal penerbitan Surat Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) dan tidak disertai dengan jaminan sebesar tagihan pada Surat Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM).

Berdasarkan Pasal 3 ayat (9) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-64/BC/1999 dinyatakan “Bila dalam jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keberatan disertai jaminan tidak diajukan kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, hak yang bersangkutan menjadi gugur dan penetapan Pejabat Bea dan Cukai dianggap disetujui, oleh karenanya ditindaklanjuti dengan surat teguran tanggal 28 Mei 2003 dan surat paksa Nomor : S-00096/SPKPV/WBC.07/KP.01/2003 tanggal 19 Juni 2003.

Menurut Penggugat

:

Surat Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) tanggal 21 April 2003 diterima tanggal 16 Mei 2003 dan telah diajukan keberatan dengan surat tanggal 26 Mei 2003.

Tidak pernah menerima jawaban atas surat keberatan tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Pasal 93 ayat (2) jo. ayat (4) tentang Kepabeanan, seharusnya permohonan keberatan Penggugat diterima karena telah melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari dari pengajuan keberatan.

Pada tanggal 23 September 2003 telah menerima Surat Teguran tertanggal 28 Mei 2003, disusul dengan Surat paksa tertanggal 19 Juni 2003 dan disampaikan pada saat penyerahan berita acara pemberitahuan surat paksa.

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan Pasal 1 nomor 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, “Surat paksa diterbitkan apabila Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran terlampaui Penggugat belum melunasi utang pajaknya sehingga Tergugat menindaklanjuti dengan menerbitkan surat teguran tanggal 28 Mei 2003 dan surat paksa Nomor : S-00096/SPKPV/WBC.07/KP.01/2003 tanggal 19 Juni 2003 yang disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2003 pada saat penyerahan berita acara pemberitahuan surat paksa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan fakta-fakta serta keterangan dari Penggugat maupun Tergugat di dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa prosedur penerbitan surat paksa Nomor : S-00096/SPKPV/WBC.07/KP.01/ 2003 tanggal 19 Juni 2003 yang dilakukan Tergugat sudah benar, dengan demikian Majelis berketetapan untuk menolak gugatan Penggugat.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 4970 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :