Kamis, 20 Juni 2019  

Belajar Perpajakan

Pengenaan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 14 ayat (4) karena Penggugat menerbitkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02755/PP/M.I/99/2004

Jenis Pajak

:

Pajak Pertambahan Nilai

Masa/Tahun Pajak

:

Desember 2001

Pokok Sengketa

:

Pengenaan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 14 ayat (4) karena Penggugat menerbitkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000

Menurut Tergugat

:

Surat Tagihan Pajak diterbitkan karena Penggugat menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dijelaskan bahwa Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dinyatakan bahwa terhadap Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Menurut Penggugat

:

Kekuranglengkapan pengisian Faktur Pajak terjadi semata-mata karena kekhilafan administratif, sehingga apabila atas kesalahan ini dikenakan denda, menjadi tidak berimbang dan tidak adil karena kekhilafan administratif ini tidak sedikitpun memberikan keuntungan kepada Penggugat dan tidak pula mengakibatkan kerugian kepada negara.

Faktur Pajak yang pengisiannya kurang lengkap tersebut diterbitkan untuk proyek pemerintah (proyek BKKBN) yang pembiayaannya melalui pinjaman luar negeri dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1995, untuk transaksi tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai sehingga kekuranglengkapan administrasi tersebut seharusnya tidak mengakibatkan sanksi keuangan.

Mengingat ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan berbunyi sebagai berikut :

(2) Direktur Jenderal Pajak dapat :

  1. a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pendapat Majelis

:

Alasan tidak mencantumkan jabatan penandatangan Faktur Pajak dapat dikategorikan sebagai kekhilafan yang tidak perlu dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah :

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf f, Faktur Pajak yang tidak lengkap tidak dapat dikreditkan, karena dapat mengurangi penerimaan negara, sehingga Faktur Pajak yang dikreditkan harus benar-benar lengkap, sedang tidak diterakannya jabatan penandatangan Faktur Pajak pada Faktur Pajak oleh penerbit Faktur Pajak tidak mengurangi penerimaan negara dan tidak berakibat penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terhutang oleh Pengusaha Kena Pajak terganggu karena atas Faktur Pajak tersebut tetap dilaporkan sebagai Pajak Keluaran dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak penerbit faktur sesuai masanya.

Ditinjau dari segi pertanggungjawaban atas kebenaran Faktur Pajak yang diterbitkan tidak tergantung dari jabatan penerbita Faktur Pajak, tetapi tergantung siapa yang menandatanganinya, sehingga cukup dengan diterakannya nama dan tanda tangan penerbit faktur.

Dengan pertimbangan tersebut angka di atas, Majelis berkeyakinan tidak diterakannya jabatan penandatangan Faktur Pajak oleh Tergugat tidak terkandung maksud menghindarkan tanggung jawabnya sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga dapat dipertimbangkan tidak perlu diterapkan sanksi Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Berdasarkan pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti dan penjelasan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan dan data-data yang ada dalam berkas gugatan, Majelis berketetapan tidak tercantumnya jabatan penandatangan Faktur Pajak oleh Penggugat dapat dikategorikan sebagai kekhilafan yang tidak perlu dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, sehingga keputusan Tergugat dan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2001, tidak perlu diterbitkan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 3381 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :