Senin, 22 April 2019  

Belajar Perpajakan

Gugatan atas Pelaksanaan Surat Paksa atas Surat Tagihan Pajak

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02852/PP/M.V/99/2004

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 26

Tahun Pajak

:

2002

Pokok Sengketa

:

Gugatan atas Pelaksanaan Surat Paksa atas Surat Tagihan Pajak

Menurut Tergugat

:

KPP terkait telah menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 tanggal 28 Agustus 2003, 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo Surat Tagihan Pajak tersebut belum dilunasi maka KPP terkait melakukan penagihan pajak dengan menerbitkan surat teguran tanggal 6 Oktober 2003.

Karena Penggugat belum melunasi Surat Tagihan Pajak tersebut dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari, maka KPP terkait menerbitkan Surat Paksa tanggal 29 Oktober 2003 dan pelaksanaan Surat Paksa tersebut dilakukan oleh Juru Sita Pajak tanggal 19 November 2003.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, menyatakan :

  1. - Pasal 8 ayat (1) huruf a Surat Paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

  1. - Pasal 10 ayat (4) huruf b Surat Paksa terhadap badan diberitahukan/dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Juru Sita Pajak tidak dapat menjumpai salah satu pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal.

Menurut Penggugat

:

Tergugat telah mengabaikan fakta bahwa Surat Paksa diterbitkan sebelum Penggugat menerima surat teguran (surat teguran diterima tanggal 3 November 2003), sedangkan Surat Paksa diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2003.

Meskipun jumlah utang Pajak Penghasilan Pasal 26 yang ditetapkan berdasarkan Surat Tagihan Pajak tersebut sangat besar dan memberatkan, namun Penggugat berupaya membayar setengah dari jumlah tersebut, meskipun penerbitan Surat Tagihan Pajak tersebut keliru.

Pendapat Majelis

:

Penggugat menegaskan bahwa inti gugatannya adalah mengenai permohonan pembatalan pelaksanaan Surat Paksa karena Surat Tagihan Pajak yang menjadi dasar penerbitan Surat Paksa tersebut sedang dalam proses peninjauan kembali.

Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Paksa sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, yang mengatur : Gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang hanya diajukan kepada badan peradilan pajak, karenanya Majelis berkesimpulan atas gugatan terhadap Surat Paksa tersebut Pengadilan Pajak berwenang memeriksanya.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Surat Paksa tanggal 29 Oktober 2003 diketahui bahwa penerbitan Surat Paksa tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 19 Tahun 2000 mengatur : Surat Paksa diberitahukan oleh Jurus Sita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap laporan pelaksanaan Surat Paksa diketahui bahwa salinan Surat Paksa diserahkan tanggal 19 Novembeer 2003 dengan dilampiri Berita Acara pelaksanaan Surat Paksa sehingga Majelis berkesimpulan Pemberitahuan Surat Paksa tersebut memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) tersebut di atas.

Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 mengatur : Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal Pemberitahuan Surat Paksa, nama Juru Sita, nama yang menerima, dan tempat Pemberitahuan Surat Paksa.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa diketahui bahwa hari dan tanggal Pemberitahuan Surat Paksa adalah hari Rabu tanggal 19 November 2003, dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak, diterima/ ditandatangani oleh pegawai Penggugat (jabatan tax division) dan tempat Pemberitahuan Surat Paksa di Kawasan Industri Jababeka II Kav. Blok PP, sehingga Majelis berkesimpulan Pemberitahuan Surat Paksa tersebut memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa penerbitan Surat Paksa tanggal 29 Oktober 2003 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat terhadap Surat Paksa tersebut ditolak.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 5239 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :