Jumat, 24 Oktober 2014  

Belajar Perpajakan

Penolakan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.03033/PP/M.VIII/99/2004

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Badan

Masa/Tahun Pajak

:

2003

Pokok Sengketa

:

Penolakan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan

Menurut Tergugat

:

Penilaian kembali aktiva tetap dilakukan per tanggal 19 September 2003, sedangkan permohonan Penggugat diterima tanggall 30 Desember 2003 sehingga melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, dengan demikian permohonan Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal sesuai Pasal 1 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-519/PJ.2002 tentang Tatacara dan Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

Menurut Penggugat

:

Laporan Perusahaan Jasa Penilai yang dilakukan oleh PT Dwi Valuina tertanggal 9 Desember 2003, Penggugat memasukkan Surat Permohonan Persetujuan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan tanggal 30 Desember 2003, sehingga telah memenuhi syarat yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-519/PJ/2002.

Sesuai dengan KEP-519/PJ/2002 pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan “Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan wajib mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar (KPP Domisili), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap … “.

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Sesuai dengan KEP-519/PJ/2002 pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan wajib mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar (KPP Domisili), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dan dengan melampirkan :

a.

Fotokopi surat ijin usaha jasa penilai yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat ijin usaha tersebut.

b.

Laporan penilaian perusahaan jasa penilai atau ahli penilai profesional yang diakui Pemerintah.

c.

Daftar Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

d.

Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap yang telah diaudit akuntan publik.

e.

Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kepala Kantor Palayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Berdasarkan penelitian terhadap Surat Perjanjian Kerja (SPK) dari PT. Dwi Valuina (Profesional Appraisers & Management Consultants) Nomor : 059/DV/BJP/IX/2003 tanggal 2 September 2003, diketahui hal hal sebagai berikut :

1.

Tujuan Penilaian

Penilaian ini dilakukan dalam rangka mengetahui nilai pasar dari aktiva tetap PT. Mitra Unggul Pusaka yang dituangkan dalam buku laporan penilaian dalam Bahasa Indonesia dan dibutuhkan sebanyak 3 (tiga) set buku.

2.

Objek Penilaian

Objek jasa adalah penilaian aktiva tetap PT Mitra Unggul Pusaka terletak di Desa Langgam, Penarikan dan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, berupa :

- Tanah seluas 7.665,604 ha

- Kebun kelapa sawit seluas 2.022 ha

- Kebun karet seluas 1.552 ha

- Pabrik pengolahan karet

- Bangunan, sarana pelengkap, mesin dan peralatan, serta kendaraan dan alat berat

3.

Waktu Pelaksanaan

Pekerjaan pelaksanaan dan pembuatan laporan penilaian dilaksanakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak penandatanganan kontrak, survey dan data lengkap diterima.

Berdasarkan penelitian terhadap Surat dari PT Dwi Valuina (Profesional Appraisers & Management Consultants) Nomor : 061.B/DV/JPP/IX/2003 tanggal 8 September 2003, diketahui bahwa peninjauan lapangan untuk penilaian asset tersebut terhitung mulai tanggal 15 September 2003 sampai selesai.

Laporan hasil penilaian dari PT Dwi Valuina Nomor : LP-377-0312 tanggal 9 Desember 2003.

Tanggal penilaian menurut Tergugat adalah tanggal 19 September 2003 berarti baru 4 (empat) hari sejak tanggal 15 September 2003 saat dilakukan inspeksi lapangan atau baru 17 (tujuh belas) hari sejak surat perjanjian kerja, sedangkan jangka waktu kontrak adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja, fakta ini tidak dapat meyakinkan Majelis bahwa penilaian aktiva tetap benar-benar telah selesai 100% dilakukan penilaian sesuai dengan surat perjanjian kerja.

Sesuai dengan surat perjanjian kerja maka hasil inspeksi lapangan kemudian dikombinasikan dengan data primer dan sekunder, baru dilakukan pengolahan data berupa analisa, perhitungan dan penetapan nilai aktiva final dan selanjutnya disusun draft laporan dan pembahasan draft laporan dengan pemberi kerja setelah kesepakatan setelah kesepakatan akhir baru diterbitkan Buku Laporan Final, dalam hal ini laporan hasil penilaian Nomor : LP-377-0312 tanggal 9 Desember 2003, berarti merupakan tanggal selesai 100% dilakukan penilaian aktiva tetap, sesuai dengan jadwal pelaksanaan penilaian aktiva tetap yang telah disepakati.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-519/ PJ/2002, Wajib Pajak mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal dilakukannya penilaian aktiva tetap.

Kata “setelah” berarti sesudah dilakukan penilaian kembali aktiva tetap selesai 100%, yaitu tanggal 9 Desember 2003 bukan tanggal selesai dilakukan inspeksi lapangan yaitu tanggal 19 September 2003, dengan demikian perhitungan jatuh tempo pengajuan permohonan ijin kepada Direktur Jenderal Pajak adalah terhitung mulai tanggal 9 Desember 2003 ditambah 30 (tiga puluh) hari yaitu tanggal 7 Januari 2004.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan fakta-fakta serta keterangan dari Penggugat maupun Tergugat di dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan oleh Penggugat masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sehingga Majelis berketetapan untuk mengabulkan permohonan gugatan Penggugat.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 3516 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :