Kamis, 20 Juni 2019  

Belajar Perpajakan

Koreksi Penghasilan Neto karena Tidak Ada Pembukuan dll

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.04963/BPSP/M.III/14/2001

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tahun Pajak

:

1998

Pokok Sengketa

:

1. Koreksi penghasilan neto karena tidak ada pembukuan

2. Koreksi penghasilan neto luar usaha

1. Koreksi Penghasilan Neto karena Tidak Ada Pembukuan

Menurut Terbanding

:

Pada saat pemeriksaan, kepada Pemohon telah diminta untuk menyampaikan buku-buku dan bukti-bukti pembukuan, namun Pemohon meminta waktu untuk menyediakan buku-buku yang diminta.

Menurut Pemohon

:

Untuk menindaklanjuti permintaan buku-buku dan bukti-bukti tersebut Terbanding telah menyampaikan permintaan tertulis kepada Pemohon dan telah diterima oleh karyawan Pemohon, namun hingga batas akhir (7 hari) ternyata Pemohon tetap tidak mau untuk memberikan catatan maupun dokumennya dengan berbagai alasan meskipun Terbanding telah menghubungi berulangkali.

Kepada Pemohon juga telah diberikan dua kali peringatan melalui surat, namun tetap tidak ada respon dari Pemohon.

Mengingat terbatasnya waktu pemeriksaan dan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang kewajiban pembukuan, maka Terbanding melakukan pemeriksaan dengan mengacu pada : KEP-02/PJ.7/1991 tanggal 9 Januari 1991 tentang norma penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak menyelenggarakan sebagaimana mestinya.

Dalam KEP-02/PJ.7/1991 tersebut, usaha Pemohon (KLU : 62441), norma penghitungan penghasilan netonya sebesar 12% dari peredaran bruto.

Dalam penyelesaian keberatan, Terbanding telah menyampaikan surat himbauan kepada Pemohon dan Pemohon telah merespon dengan menyerahkan beberapa data pembukuan, namun bukti-bukti pendukung penjualan, pembelian dan pengeluaran lainnya tidak diserahkan Pemohon.

Oleh karenanya Terbanding berkesimpulan untuk menolak keberatan Pemohon karena tidak adanya bukti-bukti pendukung penjualan, pembelian dan pengeluaran lainnya.

Menurut Pemohon

:

Pemohon tidak setuju dengan penerapan norma penghitungan oleh Terbanding dalam menghitung penghasilan neto karena Pemohon memiliki pembukuan dan telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tepat waktu.

Pendapat Majelis

:

Melalui beberapa kali surat panggilan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, kepada Pemohon telah diminta hadir dalam sidang untuk memberikan penjelasan secara lisan dan menyampaikan bukti-bukti pendukung berupa :

  • - Buku kas
  • - Buku penjualan dan buku pembelian
  • - Buku stock barang
  • - Rekening koran
  • - Buku pengeluaran biaya dan bukti pendukungnya
  • - Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Januari sampai dengan Desember 1998.

Namun sampai dengan saat sidang yang terakhir, tidak diperoleh keterangan dari Pemohon .

Majelis kemudian memeriksa berdasarkan data-data serta keterangan yang terdapat dalam berkas banding sebagaimana terurai dalam pendapat Terbanding serta Pemohon di atas.

Dan berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Pemohon dapat memperlihatkan pembukuan namun tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti pendukungnya tetapi dapat diketahui peredaran bruto yang sebenarnya sehingga sesuai dengan Pasal 14 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, penghasilan netonya dihitung berdasarkan norma penghitungan.

Dengan demikian untuk tetap mempertahankan koreksi Terbanding.

2. Koreksi Penghasilan Neto Luar Usaha

Menurut Terbanding

:

Terbanding perlu melakukan koreksi atas pos penghasilan lain-lain karena dalam pengujian terhadap penghasilan neto dengan menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung ditemukan adanya perbedaan yang material.

Menurut Pemohon

:

Pemohon tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dan penghasilan neto menurut perhitungan Pemohon adalah sesuai dengan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 1998.

Pendapat Majelis

:

Menurut keyakinan Majelis, untuk menghitung nilai penghasilan neto tidak seharusnya digunakan dua macam metode secara bersamaan, melainkan dipilih berdasarkan metode yang paling mendekati dengan keadaan yang sebenarnya.

Oleh karena Terbanding telah mengakui pencatatan yang dilakukan oleh Pemohon yang terbukti dengan diakuinya peredaran bruto sebagaimana dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, maka Majelis berkesimpulan metode yang seharusnya digunakan oleh Terbanding dalam menghitung nilai penghasilan neto Pemohon adalah dengan metode langsung.

Dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas penghasilan neto luar usaha tidak dapat dipertahankan.

 

 

 

 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2842 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :