Rabu, 17 Juli 2019  

Belajar Perpajakan

Koreksi Atas Sewa Tanah Dan Bangunan

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02279/PP/M.VII/25/2004

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Tahun Pajak

:

1998

Pokok Sengketa

:

1. Koreksi Atas Sewa Tanah Dan Bangunan

2. Koreksi Atas Jasa Konstruksi/Konsultan

1. Koreksi Atas Sewa Tanah Dan Bangunan

Menurut Terbanding

:

Berdasarkan penelitian terhadap data berupa rekening koran, kontrak dan invoice, ditemukan adanya objek pajak berupa sewa tanah dan bangunan yang belum dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

Menurut Pemohon

:

Tidak setuju dengan koreksi Terbanding, karena Terbanding membuat ringkasan objek pajak dari laporan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan nama dari perusahaan pengelolaan gedung departemen/kantor dan juga mengambil pembayaran pada buku bank dengan deskripsi dari maksud pembayaran tersebut, padahal keduanya merupakan pembayaran yang sama sehingga terjadi penghitungan ganda.

Koreksi biaya sewa kantor oleh Pemeriksa sebesar Rp 776.330.700,00 yang dikoreksi oleh peneliti keberatan menjadi Rp 734.910.211,00, transaksi tersebut tidak pernah ada sehingga tidak ada dasar pengenaan pajaknya, dengan demikian Pemohon keberatan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

Pendapat Majelis

:

Koreksi Terbanding yang dilakukan dua kali adalah sebagai berikut :

Pembayaran kepada PT. Sarana Pratama A sebesar Rp 33.893.236,00 yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang sama dengan pembayaran kepada Menteng Apartemen sebesar Rp 35.248.966,00.

Pembayaran kepada PT. Getraco Utama sebesar Rp 42.265.800,00 yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang sama dengan pembayaran Building Office Service Charge sebesar Rp 41.420.484,00.

Dalam persidangan Pemohon menyampaikan bukti-bukti pendukung dari pembayaran berupa buku kas dan juga bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis dapat meyakini bahwa telah terjadi penghitungan dua kali oleh Terbanding atas objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) berupa pembayaran kepada Menteng Apartemen sebesar Rp 35.248.966,00 dan pembayaran Building Office Service sebesar Rp 41.420.484,00 sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp 76.669.450,00 tidak dapat dipertahankan.

Dalam persidangan, Pemohon mengemukakan bahwa pembayaran sebesar Rp734.910.211,00 sebenarnya adalah pembayaran sewa lantai ruang kantor PT. Caltex Pacific Indonesia kepada PT. Getraco Utama, di mana Pemohon sebagai perusahaan afiliasi diberikan hak oleh PT. Caltec Pacific Indonesia untuk menempati sebagian dari lantai ruang kantor yang disewa tersebut.

Dalam persidangan Pemohon menyampaikan bukti pendukung berupa perjanjian sewa antara PT. Caltex Pacific Indonesia dengan PT. Getraco Utama dan ledger PT. Caltex Pacific Indonesia di mana didalamnya terdapat pembebanan biaya sejumlah Rp734.910.211,00.

Berdasarkan bukti tersebut, Majelis dapat meyakini bahwa pembayaran sewa gedung tersebut bukan merupakan pembayaran sewa gedung oleh Pemohon, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas pembayaran sewa gedung tidak dapat dipertahankan.

 

2. Koreksi Atas Jasa Konstruksi/Konsultan

Menurut Terbanding

:

Koreksi tersebut adalah atas jasa konsultan yang dibebankan pada biaya operasi yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 685.627.219,00 di mana atas biaya tersebut telah dilaporkan sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp 178.365.976,00 sehingga selisihnya sebesar Rp 507.261.243,00 dikoreksi sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang belum dilaporkan.

Biaya konsultan yang dibebankan dalam daftar biaya operasi tidak ada perinciannya yang dapat membuktikan bahwa biaya tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilannya.

Menurut Pemohon

:

Koreksi atas biaya konsultan sebesar Rp 685.627.219,00 yang diambil dari Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak dapat dijadikan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), karena biaya konsultan telah dilaporkan dalam Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 sehingga terjadi dua kali penghitungan Dasar Pengenaan Pajak.

Pendapat Majelis

:

Dalam persidangan Pemohon menyampaikan bukti tambahan berupa perincian biaya konsultan berikut bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 sejumlah Rp 1.955.561.901,00.

Berdasarkan bukti yang disampaikan Pemohon tersebut, Majelis dapat meyakini bahwa koreksi atas biaya konsultan sebesar Rp 507.261.243,00 sebenarnya telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, sehingga terjadi perhitungan ganda oleh Terbanding.

Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas biaya konsultan, tidak dapat dipertahankan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 6045 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :