Selasa, 16 Juli 2019  

Belajar Perpajakan

Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Ayat 4 Ayat (2) Final Sebesar Rp2.563.357.739,00 Berasal dari Sewa Gudang yang Belum Dilaporkan

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02347/PP/M.III/25/2004

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final

Tahun Pajak

:

2000

Pokok Sengketa

:

Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Ayat 4 Ayat (2) Final Sebesar Rp2.563.357.739,00 Berasal dari Sewa Gudang yang Belum Dilaporkan

Menurut Terbanding

:

Terbanding menyatakan terhadap Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final sebesar Rp2.563.357.739,00 belum dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan.

Menurut Pemohon

:

Pemohon sependapat dengan keputusan Terbanding tersebut bahwa penghasilan dari penyewaan gudang (Storage/Facilities) Pemohon yang merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final adalah sebesar Rp2.563.357.739,00, namun Pemohon tidak setuju apabila dinyatakan oleh Terbanding bahwa terhadap objek pajak tersebut belum dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final.

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan merupakan Objek Pajak Penghasilan.

Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, atas …penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Paraturan pemerintah.

Dengan pertimbangan, orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan wajib melunasi Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut dan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, Pemerintah memandang perlu mengatur pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari perseweaan tanah dan/atau bangunan dengan peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang diterbitkan pada tanggal 18 April 1996.

Ditegaskan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tanggal 18 April 1996, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, wajib dibayar Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tanggal 18 April 1996, Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut bersifat final.

Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa penghasilan dari penyewaan gudang (Storage/Facilities) Pemohon sebesar Rp2.563.357.739,00 merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final.

Menurut Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tanggal 5 Juni 1996: (1) Apabila penyewa adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final yang terutang wajib dipotong oleh penyewa, sedangkan (2) apabila penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek Pajak Penghasilan selain yang tersebut pada angka (1) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final yang terutang wajib dibayar sendiri oleh pihak yang menyewakan.

Berkenaan adanya ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tanggal 5 Juni 1996 tersebut Majelis berpendapat perlu dilakukan penelitian mengenai Subjek Pajak yang menyewa gudang yang dimiliki oleh Pemohon.

Dari penelitian Majelis atas bukti potong asli Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final, ledger, invoice dan bank statement, diketahui pihak yang menyewa gudang milik Pemohon adalah subjek pajak-subjek pajak badan dalam negeri, yaitu :

  1. 1. PT BJ Service Indonesia
  2. 2. PT Baroid Indonesia
  3. 3. PT Austindo Mitra Sarana
  4. 4. Atlantic Richfield Indonesia Inc.
  5. 5. PT Patra Supplies & Services
  6. 6. Babcosk & Wilcox Int
  7. 7. PT Bekasi Metal Inti Megah
  8. 8. PT Sillo Maritime Perdana
  9. 9. PT Wira Insani
  10. 10. PT Wahana Era Mitra
  11. 11. PT Dowell Anadrill Schlumberger

Karenanya berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 394/KMK.04/1996 tanggal 5 Juni 1996, pihak yang menyewa yang wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final atas penghasilan Pemohon, dalam hal ini dari penyewaan gudang (storage/facilities) sebesar Rp2.563.357.739,00.

Dengan perkataan lain Pajak Penghasilan atas penghasilan Pemohon tersebut merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga atau dipotong pada sumbernya (witholding tax).

Karena pihak penyewa gudang merupakan pihak ketiga yang memiliki kewajiban formal dan/atau kewajiban material untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas Pajak Penghasilan tersebut, maka berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan penyewa gudang tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material tersebut, Terbanding berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Berdasarkan hal tersebut Terbanding tidak berwenang menerbitkan surat ketetapan pajak apapun atas penghasilan Pemohon dari penyewaan gudang (storage/facilities) oleh subjek pajak dalam negeri, karena yang memiliki kewajiban formal dan/atau kewajiban material untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas pajak penghasilan tersebut adalah penyewa gudang, sehingga dalam hal terdapat bukti bahwa atas penghasilan Pemohon dari penyewaan gudang (storage/facilities) sebesar Rp2.563.357.739,00 belum dilakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan maka penetapan pajak berkenaan dengan hal tersebut ditujukan kepada penyewa gudang sebagai sumber penghasilan bukan Pemohon sebagai penerima penghasilan.

Dengan demikian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Tahun Pajak 2000 Nomor: 00009/240/00/401/01 tanggal 6 Nopember 2001 atas penghasilan Pemohon dari penyewaan gudang (storage/facilities) sebesar Rp2.563.357.739,00 tidak memiliki dasar hukum, sehingga batal demi hukum.

Dengan adanya pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) final Nomor: 00009/240/00/401/01 tanggal 6 Nopember 2001 maka Keputusan Terbanding Nomor : KEP-06.B/WPJ.08/BD.03/2003 tanggal 21 Januari 2003 mengenai keberatan Pemohon terhadap surat ketetapan pajak tersebut juga menjadi batal demi hukum.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 3644 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :