Kamis, 23 Oktober 2014  

Belajar Perpajakan

Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final dari Usaha Sewa Gudang Karena PPh Belum Dibayar

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02447/PP/M.III/25/2004

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final

Tahun Pajak

:

2000

Pokok Sengketa

:

Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final dari Usaha Sewa Gudang Karena PPh Belum Dibayar

Menurut Terbanding

:

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final diterbitkan karena adanya penghasilan yang diterima Pemohon dari usaha sewa gudangnya (storage/facilities) sebesar Rp2.563.357.739,00 belum setor Pajak Penghasilan.

Menurut Pemohon

:

Sependapat dengan Terbanding bahwa penghasilan dari penyewaan gudang (storage/ficilities) merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final adalah sebesar Rp2.563.357.739,00, namun Pemohon tidak setuju apabila dinyatakan oleh Terbanding bahwa terhadap objek pajak tersebut belum dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final.

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan merupakan objek Pajak Penghasilan.

Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, atas … penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 ditegaskan, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tahan, bangunan, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, wajib dibayar Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996, Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut bersifat final, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa penghasilan dari penyewaan gudang (storage/facilities) sebesar Rp 2.563.357.739,00 merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final.

Menurut Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 394/KMK.04/1996 :

1.

Apabila penyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final yang terutang wajib dipotong oleh penyewa,

2.

Apabila penyewa adalah orang pribadi atau bukan subjek pajak penghasilan selain yang tersebut pada angka 1 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final yang terutang wajib dibayar sendiri oleh pihak yang menyewakan.

Berkenaan adanya ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 394/KMK.04/1996 tersebut Majelis berpendapat perlu dilakukan penelitian subjek pajak penghasilan yang menyewa gudang yang dimiliki Pemohon.

Dari penelitian atas bukti potong asli Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final, ledger, invoice, dan bank statement, diketahui pihak yang menyewa gudang tersebut adalah subjek pajak dalam negeri yang telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final yaitu PT BJ. Service Indonesia, PT Baroid Indonesia, PT Austindo Mitra Sarana, Atlantic Richfield Indonesia Inc., PT. Patra Supplies & Services, Babcock & Wilcox Int., PT Bekasi Metal Inti Megah, PT Sillo Maritime Perdana, PT Wira Insani, PT Wahana Era Mitra, dan PT Dowell Anadrill Schlumberger, karenanya berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 394/KMK.04/1996, pihak yang menyewa yang wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bersifat final atas penghasilan Pemohon atas penyewaan gudang (storage/facilities).

Karena pihak penyewa gudang merupakan pihak ketiga yang memiliki kewajiban formal dan/atau kewajiban material untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas Pajak Penghasilan tersebut, maka berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan penyewa gudang tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material tersebut, Terbanding berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat Terbanding tidak berwenang menerbitkan surat ketetapan pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas penghasilan Pemohon dari penyewaan gudang (storage/facilities) oleh subjek pajak dalam negeri, karena yang memiliki kewajiban formal dan/atau kewajiban material untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas Pajak Penghasilan tersebut adalah penyewa gudang, sehingga dalam hal terdapat bukti bahwa atas penghasilan Pemohon dari penyewaan gudang (storage/facilities) sebesar Rp 2.563.357.739,00 belum dilakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan maka penetapan pajak berkenaan dengan hal tersebut ditujukan kepada penyewa gudang sebagai sumber penghasilan bukan Pemohon sebagai penerima penghasilan.

Dengan demikian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas penghasilan Pemohon dari penyewaan gudang (storage/facilities) tidak memiliki dasar hukum, sehingga batal demi hukum.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 11087 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :