Jumat, 18 Oktober 2019  

Belajar Perpajakan

Koreksi Positif atas Biaya Gaji Sebesar Rp3.360.994.824,00

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.00163/BPSP/M.VIII/10/2000

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 21

Tahun Pajak

:

1994

Pokok Sengketa

:

Koreksi Positif atas Biaya Gaji Sebesar Rp3.360.994.824,00

Menurut Terbanding

:

Koreksi atas biaya gaji (salaries dan wages) sebesar Rp3.360.994.824,00 karena biaya tersebut merupakan alokasi biaya dari PT Freeport Indonesia Company yang seharusnya terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 tetapi belum disetor dan dilaporkan oleh Pemohon.

Terbanding tidak dapat menyakini alasan Pemohon pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk biaya tersebut telah disetor dan dilaporkan oleh PT Freeport Indonesia Company karena Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sudah diperhitungkan dan dilaporkan oleh PT Freeport Indonesia Company.

Antara Pemohon dan PT Freeport Indonesia Company merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri dan mempunyai NPWP sendiri, sehingga semua kewajiban perpajakan harus dilakukan sendiri secara terpisah.

Menurut pengakuan Pemohon semua kegiatan Pemohon dilakukan oleh PT Freeport Indonesia Company melalui pegawai-pegawainya dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dibayar oleh PT Freeport Indonesia Company.

PT Freeport Indonesia Company menagih biaya-biaya ke Pemohon dan setelah diteliti memang betul ada tagihan termasuk didalamnya ada pengeluaran salaries dan wages serta consultant fee yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tidak diketahui nama masing-masing pegawai berikut perincian jumlah penghasilannya, tidak ada agreement yang mendukung, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing antara Pemohon dan PT Freeport Indonesia Company serta tidak diketahui jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang dan tidak ada bukti pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayar oleh PT Freeport Indonesia Company .

Koreksi dilakukan karena Pemohon tidak dapat memperlihatkan bukti atas biaya gaji pegawai tersebut telah dipotong dan disetor Pajak Penghasilan Pasal 21 baik oleh Pemohon sendiri maupun oleh PT Freeport Indonesia Company, karenanya Terbanding tetap pada kesimpulan salah satu pihak harus bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas biaya gaji pegawai tersebut.

Menurut Pemohon

:

Dalam proses pemeriksaan pajak tahun fiskal 1994, Terbanding tidak dapat menerima penjelasan Pemohon biaya karyawan di pembukuan sudah termasuk dalam jumlah yang dilaporkan dan disetor pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT Freeport Indonesia Company, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 atas objek pajak berupa biaya karyawan tersebut telah terpenuhi oleh PT Freeport Indonesia Company.

Hal ini Pemohon lakukan mengingat pemegang saham terbesar baik Pemohon dan PT Freeport Indonesia Company adalah sama yaitu Freeport McMoran Copper & Gold Inc., sebuah perusahaan yang berdomisili di Delaware USA, dan tidak adanya karyawan yang bekerja pada Pemohon selama tahun 1994.

Koreksi pemeriksa adalah Pemohon dan PT Freeport Indonesia Company masing-masing merupakan badan usaha yang berdiri sendiri dan memiliki NPWP yang berbeda pula, dengan demikian pemeriksa beranggapan Pemohon belum memenuhi kewajiban perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pemohon telah memperlihatkan dan meminjamkan dokumen atau pencatatan yang menjadi dasar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan dokumen lain yang berhubungan, jadi Pemohon berpendapat tidak ada alasan bagi Terbanding untuk tidak dapat menyetujui keberatan Pemohon.

Pendapat Majelis

:

Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan data di dalam Laporan Keuangan Pemohon karena adanya alokasi biaya dari PT Freeport Indonesia Company yang di dalamnya ada pengeluaran untuk salaries & wages dan consultant fee yang menurut Terbanding merupakan objek PPh Pasal 21 yang tidak ada bukti pembayaran PPh Pasal 21nya.

Terbanding menganggap karyawan tersebut statusnya sebagai karyawan Pemohon sehingga ada kewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji/penghasilan.

Pemohon menyanggah koreksi Terbanding tersebut karena menurut Pemohon, Pemohon baru berusaha mulai Agustus 1994, semua kegiatan Pemohon dalam tahun 1994 masih dalam periode penyelidikan umum yang dilakukan oleh pegawai PT. Freeport Indonesia Company.

 

Pemohon menganggap karyawan tersebut statusnya masih sebagai karyawan PT. Freeport Indonesia Company sehingga tidak ada kewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

 

Hubungan antara Pemohon dengan PT Freeport Indonesia Company adalah saham keduanya sebagian terbesar dimiliki oleh Mc Moran Copper & Gold Inc USA.

 

Berdasarkan penelitian Majelis atas data dan keterangan yang disampaikan kedua pihak dalam persidangan diperoleh petunjuk PT. Freeport Indonesia Company menerbitkan invoice untuk biaya penggantian (reimbursement) atas barang dan jasa yang dilakukan PT Freeport Indonesia Company untuk kegiatan eksplorasi di area Kontrak Kerja Pemohon dan oleh Pemohon dibebankan sebagai biaya dalam Laporan Keuangannya.

 

Karenanya Majelis berkesimpulan dalam hal ini Pemohon tidak melakukan pembayaran gaji kepada pegawai tetapi tergabung dalam biaya penggantian (reimbursement) kepada PT Freeport Indonesia Company.

 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-1927/PJ.23/1983 tanggal 31 Desember 1983 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan : Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, yang selanjutnya disingkat pemotong pajak, adalah :

 

pemberi kerja baik orang pribadi maupun badan yang merupakan induk atau cabang perusahaan yang membayar gaji, upah, honorarium dan pembayaran lainnya dengan nama apapun, sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai, karyawan atau karyawati, ataupun orang lain di Indonesia.

dst…………………...

 

Dalam pemeriksaan Majelis atas data dan keterangan yang ada di dalam berkas banding serta penjelasan kedua pihak dalam persidangan terdapat bukti yang cukup dapat meyakinkan Majelis dalam hal ini Pemohon tidak melakukan pembayaran gaji kepada pegawai atau karyawan tetapi merupakan biaya penggantian (reimbursement) kepada PT Freeport Indonesia Company.

 

Karenanya Majelis berkesimpulan dalam hal ini yang bertanggung jawab atas pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah PT Freeport Indonesia Company yaitu pihak yang membayarkan gaji kepada pegawainya yang melakukan kegiatan eksplorasi pada area Pemohon tersebut.

 

Karenanya koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp3.360.994.824,00 tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat dan karenanya tidak dapat dipertahankan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 4847 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :