Minggu, 21 Juli 2019  

Belajar Perpajakan

Koreksi Biaya Perjalanan dll

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.00268/BPSP/M.II/10/1999

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 21

Tahun Pajak

:

1993

Pokok Sengketa

:

1. Koreksi Biaya Perjalanan Sebesar Rp18.796.940,00

2. Koreksi Penghasilan Tidak Kena Pajak Sebesar Rp32.784.200,00

1. Koreksi Biaya Perjalanan Sebesar Rp18.796.940,00

Menurut Terbanding

:

Dari hasil penelitian terhadap Laporan Keuangan Tahun 1993, terdapat biaya perjalanan dinas sebesar Rp18.796.940,00 yang merupakan penghasilan karyawan, sehingga seharusnya merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21.

Menurut Pemohon

:

Pengeluaran untuk perjalanan dinas bukan penghasilan karyawan karena pengeluaran ini antara lain keperluan pembelian bahan bakar, tol, parkir, service dan lain-lain, dan kendaraannya berupa kendaraan pengangkut barang.

Dalam persidangan Pemohon menyampaikan bukti-bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas untuk tahun 1993 untuk perwakilan Semarang, Situbondo, Ujung Pandang dan Jakarta beserta rekapnya.

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas yang disampaikan Pemohon, terbukti dengan nyata bahwa sejumlah Rp18.796.940,00 adalah benar-benar biaya dinas, dan bukan merupakan penghasilan karyawan.

Oleh karena itu koreksi Terbanding atas biaya perjalanan dinas yang dianggap sebagai penghasilan karyawan sebesar Rp18.796.940,00 tidak dapat dipertahankan.

2. Koreksi Penghasilan Tidak Kena Pajak Sebesar Rp32.784.200,00

Menurut Terbanding

:

Alasan koreksi atas Penghasilan Tidak Kena Pajak karena Pemohon tidak menyampaikan surat pernyataan mengenai jumlah tanggungan masing-masing karyawannya sehingga semua pegawai dianggap berstatus tidak kawin tanpa tanggungan.

Menurut Pemohon

:

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk 36 karyawan adalah sebagai berikut :

- Karyawan 36 orang @ Rp 1.440.000,00 = Rp 51.840.000,00

- Tanggungan 40 orang @ Rp 720.000,00 = Rp 28.800.000,00

- Jumlah = Rp 80.640.000,00.

Penghasilan Tidak Kena Pajak tersebut oleh Terbanding telah dikoreksi sebesar Rp32.784.200,00 atau dengan kata lain semua tanggungan tidak diakui dan tiga karyawan tidak dihitung Penghasilan Tidak Kena Pajaknya.

Dalam persidangan, Pemohon telah menyampaikan surat pernyataan dari karyawan-karyawannya mengenai jumlah tanggungan masing-masing karyawan.

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti yang disampaikan Pemohon tersebut, terbukti bahwa dari 36 orang karyawan, 20 orang berstatus tidak kawin tanpa tanggungan, sedangkan sisanya mempunyai tanggungan.

Untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang, harus diperhitungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak masing-masing karyawan.

Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak dapat dipertahankan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas gaji dan bonus menurut Pemohon adalah sudah benar yaitu sebesar Rp32.170.075,00

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 6335 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :