Jumat, 18 Oktober 2019  

Belajar Perpajakan

Koreksi positif atas reimbursement biaya salaries, payrool overhead dan labor karena tidak ada perjanjian kerja

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.00294/BPSP/M.VIII/10/2000

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 21

Tahun Pajak

:

1995

Pokok Sengketa

:

Koreksi positif atas reimbursement biaya salaries, payrool overhead dan labor karena tidak ada perjanjian kerja

Menurut Terbanding

:

Bukti reimbursement dari PT A kepada Pemohon atas alokasi biaya salaries, payrool overhead dan labor, tidak dapat diyakini kebenarannya karena tidak terdapat bukti perjanjian kerja antara Pemohon dengan PT A yang menyatakan bahwa pengerjaan proyek milik Pemohon dilakukan oleh PT A.

Pemohon juga tidak dapat menunjukkan bahwa yang melakukan kontrak dan yang melakukan pembayaran kepada pihak ketiga adalah PT A.

Dalam persidangan koreksi dilakukan karena Pemohon tidak dapat memperlihatkan bukti bahwa atas biaya gaji pegawai tersebut telah dipotong dan disetor Pajak penghasilan Pasal 21 baik oleh Pemohon maupun oleh PT A, karenanya Terbanding tetap pada kesimpulan bahwa salah satu pihak harus bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas biaya gaji pegawai tersebut.

Menurut Pemohon

:

Biaya gaji karyawan di pembukuan merupakan pembayaran gaji PT A, jumlah tersebut sudah termasuk dalam jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah disetor dan dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT A, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 atas objek pajak berupa biaya gaji karyawan tersebut telah terpenuhi PT A.

Pemegang saham terbesar baik Pemohon dan PT A adalah sama yaitu b Inc., sebuah perusahaan yang berdomisili di Delaware USA.

Selama tahun fiskal 1995, Pemohon masih dalam proses penyelidikan umum, belum ditemukan cadangan mineral yang dapat ditambang, sehingga belum melakukan kegiatan operasional rutin.

Oleh karena itu pekerjaan-pekerjaan yang bersifat insidentil yang berkaitan dengan proses kegiatan usaha, administrasinya dibantu oleh PT A.

Atas pembayaran gaji karyawan tersebut, secara administratif pajak telah dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh PT A sebagai pihak yang membayar gaji, biaya karyawan PT A yang sebagian waktunya digunakan untuk pekerjaan Pemohon dialokasikan ke dalam pembukuan Pemohon sebagai biaya gaji karyawan.

Dengan demikian jumlah alokasi biaya gaji karyawan yang dialokasikan tersebut, kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan bagian yang telah dipotong, disetor dan dilaporkan oleh PT A, oleh karena itu bila Pemohon kembali diwajibkan menyetor Pajak Penghasilan Pasal 21, maka akan terjadi dua kali penyetoran terhadap objek yang sama.

Hal ini konsisten dengan Pasal 13 (4) Kontrak Karya Pemohon yang ditandatangani tanggal 15 Agustus 1994 yang menyatakan bahwa :

The Company has liability to withhold and remit income tax on income related to work, including remuneration and pension paid to employees of the Company as Domestic tax payers according to Article 21 of the Law 1984.

 

 

 

Hal ini juga sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) KEP-02/ PJ/1995 sebagai berikut :

 

“Pemotongan pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26, yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah :

 

 

 

a.

pemberi kerja terdiri dari orang pribadi atau badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan unduk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayarkan gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.“

Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama setelah kewajiban pembayaran gaji dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan oleh PT A, Pemohon membayarkan kembali seluruh biaya eksploitasi yang telah dialokasikan oleh PTA.

Pendapat Majelis

Berdasarkan penelitian Majelis atas data dan keterangan yang disampaikan kedua pihak dalam persidangan diperoleh petunjuk bahwa PT A menerbitkan invoice untuk biaya penggantian (reimbursement) atas barang dan jasa yang dilakukan PT A untuk kegiatan eksplorasi di area Kontrak Kerja Pemohon dan oleh Pemohon dibebankan sebagai biaya dalam Laporan Keuangannya.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-1927/PJ.23/1983 tanggal 31 Desember 1983 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan : Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, yang selanjutnya disingkat pemotong pajak, adalah :

Pemberi kerja baik orang pribadi maupun badan yang merupakan induk atau cabang perusahaan yang membayar gaji, upah, honorarium dan pembayaran lainnya dengan nama apapun, sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai, karyawan atau dst. ……………… .

Majelis berkesimpulan bahwa dalam hal ini yang bertanggung jawab atas pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah PT A yaitu pihak yang membayarkan gaji kepada pegawainya yang melakukan kegiatan eksplorasi pada area Pemohon tersebut.

Koreksi Terbanding atas biaya salaries, payrool overhead dan labor tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat dan karenanya tidak dapat dipertahankan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 5106 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :