Kamis, 17 April 2014  

Belajar Perpajakan

Tata Cara Perubahan Data WP

A A A 

1) Bagaimana tata cara perubahan data wajib pajak?

  1. Tata cara Perubahan Data Wajib Pajak (Lampiran I Kep Dirjen Nomor KEP - 516/PJ./2000)

Yang dimaksud dengan perubahan data Wajib Pajak meliputi perubahan identitas Wajib Pajak, pemindahan Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak, serta penghapusan NPWP dan atau pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Pembetulan data wajib pajak dapat dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir perubahan data wajib pajak :

  1. Formulir dapat diperoleh dengan cara mengambil langsung atau meminta melalui pos dari Kantor Pelayanan Pajak.
  2. Penyampaian formulir dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
  3. Setiap perubahan data Wajib Pajak yang meliputi penggantian nama, perubahan alamat, perubahan NPWP, perubahan status usaha Wajib Pajak, perubahan jenis usaha, perubahan bentuk badan dan perubahan jenis pajak. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kartu NPWP yang baru dan mengirimkan ke alamat Wajib Pajak melalui pos atau dapat diambil langsung.

2) Bagaimana tata cara perubahan Identitas?

  1. Perubahan Identitas (KEP - 161/PJ./2001)

  1. Perbaikan data karena kesalahan dalam keluaran (data dalam dokumen masukan tidak sama dengan data yang dikeluarkan);
  2. Perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak karena adanya kesalahan (misalnya Kode Wajib Pajak cabang tidak sama dengan pusat); 
  3. Perubahan Nama Wajib Pajak karena penggantian nama;
  4. Perubahan bentuk badan hukum;
  5. Perubahan alamat Wajib Pajak karena perpindahan tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang sama;
  6. Perubahan status Wajib Pajak; 
  7. Perubahan jenis usaha karena ada perubahan kegiatan usaha Wajib Pajak;
  8. Perubahan jenis Pajak, karena sesuatu hal yang mengakibatkan kewajiban jenis pajaknya berubah

3) Bagaimana tata cara perpindahan Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak?

  1. Perpindahan Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak meliputi :

  1. Perubahan alamat Wajib Pajak karena perpindahan tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain;
  2. Perubahan status modal Wajib Pajak yang mengakibatkan Kantor Pelayanan Pajak yang mengelola berubah.

4) Bagaimana tata cara perpindahan Wajib Pajak menurut Pasal 6, 7, 8, & 9 KEP - 516/PJ./2000 ?

  1. Tata Cara Pindah (Pasal 6, 7, 8, & 9 KEP - 516/PJ./2000)

Dalam hal Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha DJP (KPP) dan telah diberikan NPWP, Karena sesuatu hal pindah tempat tinggal/tempat kedudukan ke wilayah kerja KPP lain atau berubah status perusahaan yang mengakibatkan KPP yang mengelolanya berubah, maka Wajib Pajak tersebut diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan Pindah yang diajukan ke KPP Lama.

Kemudian KPP Lama menerbitkan Surat Pindah untuk diberikan kepada Wajib Pajak tersebut guna diserahkan ke KPP Baru. Dalam hal Wajib Pajak tersebut mengajukan surat Pemberitahuan Pindah langsung ke KPP Baru, maka tindasan surat pemberitahuan pindah wajib dikirim oleh Wajib Pajak tersebut ke KPP Lama.

Catatan :

Apabila Wajib Pajak telah resmi terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak yang baru, berkas dan uraian singkat dikirim dari Kantor Pelayanan Pajak Lama ke Kantor Pelayanan Pajak baru. Dalam uraian singkat yang dianggap perlu diketahui KPP baru adalah :

a. Jumlah tunggakan pajak yang masih harus ditagih.

b. Sampai di mana tindakan penagihan.

c. Apakah masih ada permohonan restitusi atau surat keberatan Wajib Pajak yang belum diselesaiakan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 23750 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :