Jumat, 18 Oktober 2019  

Belajar Perpajakan

Put.01321/BPSP/M.VIII/10/2000

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.01321/BPSP/M.VIII/10/2000

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 21

Tahun Pajak

:

1997

Pokok Sengketa

:

1.

Koreksi Positif Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Sebesar Rp142.622.351,00

2.

Koreksi Positif Penghasilan Bruto Pegawai Tidak Tetap Sebesar Rp154.625.929,00

3.

Koreksi Kredit Pajak Sebesar Rp4.152.593,00

1.

Koreksi Positif Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Sebesar Rp142.622.351,00

Menurut Terbanding

:

Koreksi dilakukan karena Pemeriksa menghitung kembali Penghasilan Bruto Karyawan berdasarkan dokumen yang ada antara lain Buku Kas dan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 1997.

Menurut Pemohon

:

Koreksi karena Terbanding menganggap ada objek pajak yang dikategorikan sebagai pemberian natura kepada beberapa orang karyawan.

Biaya-biaya tersebut merupakan biaya operasional perusahaan, dimana karyawan/pihak yang bersangkutan telah membayarkan terlebih dahulu, dengan kata lain, biaya perusahaan dikeluarkan atau menggunakan nama-nama karyawan tersebut agar lebih cepat penggunaannya.

Pendapat Majelis

:

Koreksi karena Pemeriksa menghitung kembali Penghasilan Bruto Karyawan berdasarkan dokumen yang ada antara lain Buku Kas dan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 1997.

Dari Kertas Kerja Pemeriksaan diperoleh petunjuk koreksi sebesar Rp142.622.351,00 terdiri dari koreksi atas tunjangan kepada DA (Direktur) sebesar Rp200.096.042,00 dan tunjangan kepada YT sebesar Rp11.330.000,00 dikurangi dengan penghasilan dibawah PTKP sebesar Rp57.389.567,00.

Pemohon menyampaikan penjelasan koreksi Terbanding sebesar Rp200.096.063,00 dilakukan atas 4 (empat) voucher masing-masing No.RUP/4/97 sebesar Rp84.000.000,00, No.SGD/40/97 sebesar $ 13,327.72 (senilai Rp22.856.639,97), No.SGD/91/97 sebesar $10,000.00 (senilai Rp22.095.400,00 ) dan No.SGD/95/97 sebesar $ 22,230.00 (senilai Rp71.144.022,80 ) yang tercatat dalam Buku Kas Pemohon dibayarkan kepada DA.

Sebenarnya dana tersebut merupakan biaya operasional perusahaan yang dibayarkan langsung oleh DA sebagai Direktur dan selanjutnya penggunaannya dipertanggung jawabkan kepada perusahaan.

Atas tunjangan kepada YT sebesar Rp11.330.000,00, Pemohon menjelaskan YT adalah Administration Manager pada perusahaan yang menerima cek untuk pencairan dana ke bank guna keperluan pemberian pinjaman kepada pegawai di lokasi dalam rangka menghadapi Hari Raya yang oleh pegawai bagian pembukuan dicatat dibayarkan kepada YT.

Dana tersebut diserahkan kepada masing-masing pegawai yang memerlukan kemudian diperhitungkan dalam pembayaran gajinya.

Pemohon menyampaikan bukti-bukti pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut kepada Majelis.

Dalam pemeriksaan Majelis atas bukti yang disampaikan Pemohon dalam persidangan berupa voucher dan invoice diperoleh petunjuk :

a.

voucher No.RUP/4/97 sebesar Rp84.000.000,00 dipergunakan untuk pembayaran ongkos angkut tanah dan penimbunan lokasi pabrik kepada Ulai, pembayaran harga gorong-gorong serta pembayaran biaya kontrak pelaksanaan Design Kawasan Industri Lokasi Tanjung Uncang kepada PT. Uli Sakti Engineering.

b.

voucher No.SGD/40/97 sebesar $ 13,327.72 (senilai Rp22.856.639,97) dipergunakan untuk pembayaran keamanan dan upah pemasangan gorong-gorong yang dibayarkan kepada Mugiman Grup.

c.

voucher No.SGD/91/97 sebesar $ 10,000.00 (senilai Rp22.095.400,00) dipergunakan untuk pembelian parcel Hadiah Lebaran.

d.

voucher No.SGD/95/97 sebesar $ 22,230.00 (senilai Rp71.144.022,80) merupakan penggantian biaya rutin yang telah dikeluarkan oleh DA berupa biaya transpor dan pemeliharaan mobil, biaya rekening telepon pribadi, biaya perjalanan ke Singapura serta entertainment yang diperhitungkan secara lump sum.

Dari pemeriksaan atas data-data yang disampaikan Pemohon tersebut diperoleh bukti pembayaran kepada DA sebesar Rp110.095.400,00 sesuai voucher No.RUP/4/97 sebesar Rp84.000.000,00 dan voucher No.SGD/91/97 sebesar $ 10,000.00 (senilai Rp22.095.400,00) dipergunakan untuk kegiatan perusahaan karenanya dalam hal ini Majelis berpendapat jumlah tersebut bukan merupakan penghasilan bagi DA, karenanya bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pembayaran kepada DA sesuai voucher No.SGD/40/97 sebesar $ 13,327.72 (senilai Rp22.856.639,97) yang dipergunakan untuk pembayaran keamanan dan upah pemasangan gorong-gorong yang dibayarkan kepada Mugiman Grup, Majelis berpendapat jumlah tersebut bukan penghasilan bagi DA, namun merupakan pembayaran upah yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pembayaran kepada DA sesuai voucher No.SGD/95/97 sebesar $.22,230.00 (senilai Rp71.144.022,80 ) yang diperhitungkan secara lump sum dan tidak dipertanggung jawabkan penggunaannya kepada perusahaan dalam hal ini Majelis berpendapat jumlah tersebut merupakan penghasilan bagi DA.

Berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti tersebut Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas tunjangan kepada DA (Direktur) sebesar Rp200.096.042,00 hanya dapat dipertahankan sebesar Rp90.000.642,00 (Rp200.096.042,00 - Rp110.095.400,00 ) yaitu penghasilan bagi DA sebesar Rp71.144.022,80 dan penghasilan bagi Mugiman Grup sebesar Rp22.856.639,97.

Dalam pemeriksaan Majelis atas bukti yang disampaikan Pemohon dalam persidangan berupa Daftar Pinjaman Gaji Karyawan diperoleh petunjuk jumlah sebesar Rp11.330.000,00 dibayarkan kepada 40 (empat puluh) pegawai dan dari Daftar Pembayaran Gaji bulan Desember 1997 terdapat potongan atas gaji masing-masing pegawai sebesar jumlah pinjaman tersebut.

Karenanya terdapat bukti yang cukup dapat meyakinkan Majelis koreksi Terbanding atas tunjangan kepada YT sebesar Rp11.330.000,00 bukan merupakan penghasilan bagi YT, karenanya dalam hal ini Majelis berpendapat jumlah tersebut bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21.

Berdasarkan data dan keterangan yang ada di dalam berkas banding serta pemeriksaan dalam persidangan Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Penghasilan Bruto Pegawai Tetap sebesar Rp142.622.351,00 hanya dapat dipertahankan sebesar Rp90.000.642,00 yaitu penghasilan yang diterima oleh DA sebesar Rp71.144.022,80 dan penghasilan bagi Mugiman Grup sebesar Rp22.856.639,97.

2.

Koreksi Positif Penghasilan Bruto Pegawai Tidak Tetap Sebesar Rp154.625.929,00

Menurut Terbanding

:

Koreksi karena Pemohon memasukkan Karyawan Harian sebagai Karyawan Tetap, sedangkan dari penjelasan Pemohon, karyawan tersebut sebenarnya adalah karyawan harian.

Perhitungan pajak terhutang terhadap karyawan yang tidak dilengkapi dengan status keluarga (KK) maka karyawan tersebut dihitung dengan status Tidak Kawin.

Koreksi atas Penghasilan Bruto Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp154.625.529,00 terdiri dari koreksi atas gaji pegawai harian sebesar Rp74.188.210,00 penerima honorarium sebesar Rp69.000.000,00 dan pegawai dengan status WP Luar Negeri sebesar Rp11.437.719,00 sesuai Kertas Kerja Pemeriksaan, namun Pejabat yang mewakili Terbanding tidak dapat menjelaskan rincian dari masing-masing koreksi tersebut.

Koreksi Terbanding atas penerima honorarium sebesar Rp69.000.000,00 bukan merupakan honorarium karena jumlah tersebut dibayarkan kepada PT. Pakarti Trimitra Jakarta sebagai biaya untuk pengurusan tender.

Atas pegawai dengan status WP Luar Negeri sebesar Rp11.437.719,00 adalah merupakan pengeluaran perusahaan untuk pengurusan izin kerja, pembayaran Fiskal Luar Negeri, biaya feery bagi James Soh Kim serta biaya telepon genggam yang dipergunakan oleh James Soh Kim yaitu pegawai yang bertempat tinggal di Singapura.

Menurut Pemohon

:

Mengenai koreksi atas gaji pegawai harian sebesar Rp74.188.210,00 Pemohon tidak mengetahui rincian dan dasar koreksi Terbanding.

Pemohon menyampaikan bukti-bukti pembayaran kepada PT.Pakarti Trimitra Jakarta sejumlah Rp 69.000.000,00 dan bukti pengeluaran Rp11.437.719,00.

Pendapat Majelis

:

Dalam pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dalam persidangan diperoleh petunjuk :

a.

Sesuai invoice PT.Pakarti Trimitra No.002/LEO HOW tanggal 11 Desember 1996, invoice No.003/LEO HOW tanggal 15 Januari 1997 dan invoice No.004/LEO HOW tanggal 11 Pebruari 1997 masing-masing sebesar US.$.10,000.00 (Rp23.000.000,00) ditanda tangani oleh Eka Setiawan,SH for & on Behalf PT.Pakarti Trimitra.

Karenanya terdapat bukti yang cukup dapat meyakinkan Majelis pembayaran tersebut bukan merupakan pembayaran kepada orang pribadi tetapi merupakan pembayaran kepada badan, karenanya dalam hal ini Majelis berpendapat pembayaran kepada Eka Setiawan,SH for & on Behalf PT.Pakarti Trimitra sebesar Rp69.000.000,00 tersebut bukan merupakan objek Pajak Pengasilan Pasal 21.

b.

Bukti pengeluaran sejumlah Rp11.437.719,00 terdiri dari biaya pengurusan izin kerja, pembayaran Fiskal Luar Negeri, biaya feery bagi James Soh Kim serta biaya telepon genggam yang dipergunakan oleh James Soh Kim yaitu pegawai yang bertempat tinggal di Singapura.

Dari bukti voucher dan invoice yang diperlihatkan Pemohon dalam persidangan diperoleh petunjuk pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran untuk membiayai kegiatan usaha yang berhubungan dengan tugas James Soh Kim.

Karenanya terdapat bukti yang cukup dapat meyakinkan Majelis pembayaran tersebut bukan merupakan penghasilan bagi James Soh Kim, karenanya dalam hal ini Majelis berpendapat pengeluaran sejumlah Rp11.437.719,00 tersebut bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21/26.

c.

Mengenai koreksi atas gaji pegawai harian sebesar Rp74.188.210,00 Pejabat yang mewakili Terbanding dalam persidangan menyatakan tidak mengetahui rincian koreksi tersebut.

Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak dapat memberikan bantahan karena Pemohon tidak mengetahui rincian koreksi yang dilakukan Terbanding .

Oleh karena Terbanding tidak dapat menjelaskan rincian koreksi atas gaji pegawai harian tersebut sehingga Majelis tidak dapat meneliti kebenaran koreksi tersebut, dalam hal ini Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas gaji pegawai harian sebesar Rp74.188.210,00 tidak dapat dipertahankan.

Berdasarkan data dan keterangan yang ada di dalam berkas banding serta pemeriksaan dalam persidangan Majelis berkesimpulan koreksi positif Terbanding atas Penghasilan Bruto Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp 154.625.529,00 tidak dapat dipertahankan.

3.

Koreksi Kredit Pajak Sebesar Rp4.152.593,00

Menurut Terbanding

:

Kredit Pajak menurut Terbanding sebesar Rp13.350.914,00

Menurut Pemohon

:

Pemohon dalam persidangan menyatakan dapat menerima koreksi Terbanding atas Kredit Pajak sebesar Rp 4.152.593,00.

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 1997 diperoleh petunjuk Pemohon menyatakan jumlah sebesar Rp 4.152.593,00 mohon diperhitungkan dengan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan April 1998.

Karenanya koreksi Terbanding atas Kredit Pajak sebesar Rp4.152.593,00 sudah sesuai dengan ketentuan, karenanya tetap dipertahankan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2307 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :