Jumat, 18 Oktober 2019  

Belajar Perpajakan

Put.01522/BPSP/M.VI/10/2000

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.01522/BPSP/M.VI/10/2000

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 21

Tahun Pajak

:

1991

Pokok Sengketa

:

Koreksi positif objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terdiri dari :

1.

Koreksi gaji Mr. M.P.E & Mr. C.J. Dsebagai direktur yang tidak dipotong PPh

2.

Koreksi gaji karena selisih SPT PPh Ps. 21 dengan laporan keuangan

3.

Koreksi biaya professional karena selisih SPT PPh Ps. 21 dengan laporan keuangan

1.

Koreksi gaji Mr. M.P.E & Mr. C.J.Dsebagai direktur yang tidak dipotong PPh

Menurut Terbanding

:

Dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, Mr. M.P. E dan Mr. C.J. D adalah sebagai direktur tetapi Pemohon tidak memotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Menurut Pemohon

:

Dalam susunan kepengurusan perusahaan sesuai akte pendirian perusahaan sebagaimana yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tercantum nama Mr.M.P.E dan Mr. C.J.D ikut dalam susunan pengurusan sebagai direktur, namun tidak aktif.

Pemohon tidak pernah melakukan pembayaran gaji kepada kedua orang tersebut karena tidak bekerja di tempat Pemohon, dan sepengetahuan Pemohon kedua orang tersebut telah bekerja pada perusahaan lain di Jakarta.

Pemohon merupakan bagian dari suatu perusahaan grup yaitu PS Group.

Pembayaran gaji kepada karyawan asing sesuai kenyataan yang ada dimana karyawan asing yang bersangkutan aktif bekerja, walaupun namanya tercantum sebagai karyawan pada beberapa perusahaan yang merupakan perusahaan grup, karyawan asing tersebut hanya menerima gaji dari satu perusahaan saja yaitu dari perusahaan dimana yang bersangkutan benar-benar aktif, dalam hal ini dari PT PMS.

Dalam sidang Pemohon menyerahkan :

-

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT PMS dan PT MSM.

-

Struktur organisasi PS Group

-

Akte pendirian PT AMP

-

Akte pendirian PT MSM

-

Akte pendirian PT PMS

-

Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 603/IIA/IKTA/ DKI/1991 tentang Pemberian Ijin Penempatan Tenaga Asing tanggal 4 April 1992

-

Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 461/IIA/IKTA/ DKI/1992 tentang Pemberian Ijin Penempatan Tenaga Asing

-

Surat Keterangan Jalan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Direktorat Intelijen dan Pengamanan tanggal 29 Januari 1992

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon dalam persidangan berupa Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 1991, Terbanding mengakui bahwa kedua karyawan tersebut mendapat gaji dari PT PMS, bukan dari Pemohon dan menyatakan bahwa pembayaran gaji sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun pajak 1991 atas nama PT PMS merupakan hal yang cukup wajar walaupun kedua karyawan asing tersebut tercantum sebagai karyawan Pemohon.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti bahwa kedua karyawan tersebut (Mr.M.P.E dan Mr. C.J.D) tidak mendapat gaji dari perusahaan Pemohon, maka koreksi Terbanding terhadap objek Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak dapat dipertahankan.

2.

Koreksi gaji karena selisih SPT PPh Ps. 21 dengan laporan keuangan

Menurut Terbanding

:

Koreksi atas biaya gaji bersumber dari laporan keuangan sebesar Rp.2.071.822.090,00 sedangkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 1991 hanya sebesar Rp.1.782.608.805,00.

Menurut Pemohon

:

Pemohon tidak memberikan penjelasan mengenai perbedaan jumlah biaya profesional yang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 1991 adalah nihil.

Pendapat Majelis

:

Dalam Surat Permohonan Banding maupun dalam sidang, Pemohon sama sekali tidak memberikan sanggahan atas koreksi biaya gaji yang bersumber dari laporan keuangan, sehingga Majelis berkesimpulan tidak terdapat cukup bukti yang mendukung sanggahan atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, dengan demikian koreksi biaya gaji tetap dipertahankan.

3.

Koreksi biaya professional karena selisih SPT PPh Ps. 21 dengan laporan keuangan

Menurut Terbanding

:

Koreksi biaya profesional bersumber dari laporan keuangan sebesar Rp.50.227.300,00 sedangkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 1991 dinyatakan nihil, sehingga Pemohon kurang melaporkan biaya profesional sebesar Rp.50.227.300,00.

Menurut Pemohon

:

Pemohon tidak memberikan penjelasan mengenai perbedaan jumlah biaya profesional yang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 1991 adalah nihil, namun dalam laporan keuangan sebesar Rp.50.227.300,00.

Pendapat Majelis

:

Dalam Surat Permohonan Banding maupun dalam sidang, Pemohon sama sekali tidak memberikan sanggahan atas koreksi biaya profesional yang bersumber dari laporan keuangan, sehingga Majelis berkesimpulan tidak terdapat cukup bukti yang mendukung sanggahan atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, dengan demikian koreksi biaya profesional tetap dipertahankan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1891 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :