Kamis, 19 September 2019  

Belajar Perpajakan

Put.01669/PP/M.II/10/2003

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.01669/PP/M.II/10/2003

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 21

Tahun Pajak

:

1999

Pokok Sengketa

:

Koreksi Positif Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebesar Rp567.631.680,00

Menurut Terbanding

:

Berdasarkan hasil pengujian Terbanding yang bersumber dari SPT/SPM Pajak Penghasilan Pasal 21, daftar gaji/upah, dan hasil equalisasi dengan pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan, koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Objek PPh Pasal 21 Cfm SPT PPh Pasal 21 Rp 798.253.402,00

Objek PPh Pasal 21 Cfm Laporan Keuangan Rp 1.365.885.082,00

Koreksi Rp 567.631.680,00

 

Rincian Koreksi :

 

Uraian

Cfm SPT/WP

(Rp)

Cfm Pemeriksa

(Rp)

Koreksi

(Rp)

Penghasilan Bruto Pegawai Tetap

738.777.870,00

1.306.409.550,00

567.631.680,00

Penghasilan Bruto Pegawai Tidak Tetap

59.475.532,00

59.475.532,00

0,00

Jumlah

798.253.402,00

1.365.885.082,00

567.631.680,00

Koreksi tersebut disebabkan Pemohon kurang memperhitungkan gaji dan profesional fee sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 21.

Berdasarkan equalisasi objek Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Pajak Penghasilan Badan, diketahui bahwa rincian besarnya objek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Terbanding sebesar Rp1.365.885.082,00 adalah sebagai berikut :

- Gaji Pegawai Rp 748.884.849,00

- Upah Karyawan Rp 1.335.213,00

- Kesejahteraan Pegawai Rp 147.946.069,00

- Pengobatan dan Perawatan Rp 10.089.216,00

- Tunjangan dan Transport Rp 3.956.772,00

- THR/Bonus Rp 74.172.920,00

- Asuransi Rp 19.235.922,00

- PPh Karyawan Rp 210.788.589,00

- Biaya Direksi Rp 90.000.000,00

- Biaya Profesional Rp 128.750.000,00

- Biaya Profesional Objek PPh Rp 69.274.468,00

- Biaya Profesional Objek PPh Pasal 21 Rp 59.475.532,00

Jumlah Objek PPh Pasal 21 Cfm Terbanding Rp 1.365.885.082,00

Jumlah Objek PPh Pasal 21 Cfm SPT Rp 798.253.402,00

Koreksi Positif Rp 567.631.680,00

 

Dengan demikian terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum dilaporkan Pemohon.

 

Pemohon keberatan dengan koreksi tersebut dengan alasan bahwa biaya Pajak Penghasilan karyawan, biaya direksi dan biaya profesional bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21.

 

Alasan Pemohon yang menyatakan bahwa biaya Pajak Penghasilan karyawan bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak dapat diterima karena berdasarkan Pasal 7 Keputusan Terbanding Nomor: KEP-281/PJ./1998 tanggal 28 Desember 1998, disebutkan bahwa atas pajak yang ditanggung pemberi kerja bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 apabila atas beban tersebut tidak dibebankan sebagai biaya pada laporan rugi/laba.

 

Begitu juga dengan biaya direksi, beban tersebut dibiayakan dalam laporan keuangan perusahaan sehingga tetap dikoreksi sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 21.

 

Jumlah biaya profesional yang dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto oleh Pemohon sebesar Rp128.750.000,00. Dari jumlah tersebut, Pemohon telah melaporkan sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp69.274.468,00, sisanya dikoreksi positif oleh Terbanding sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp59.475.532,00.

Terbanding dalam persidangan mengemukakan dapat menerima alasan Pemohon bahwa atas kesejahteraan pagawai dan pengobatan serta perawatan bukan sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 21 karena Pemohon mempunyai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Penetapan sebagai Daerah Terpencil Nomor: KEP-312/WPJ.01/1995 tanggal 4 Desember 1995.

Atas biaya direksi sebesar Rp90.000.000,00, Terbanding dapat menerima alasan yang dikemukakan oleh Pemohon apabila ada rincian biaya pengeluarannya yang didukung dengan bukti pendukung, misalnya voucher.

Menurut Pemohon

:

Pemohon tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas objek Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp567.631.680,00 dan koreksi kredit pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp3.519.000,00.

Biaya Pajak Penghasilan karyawan, biaya direksi, biaya profesional dan biaya-biaya lainnya bukanlah unsur objek Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga biaya tersebut tidak termasuk dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pemohon dalam persidangan, keberatan dengan koreksi Terbanding atas :

1. Biaya Direksi Sebesar Rp 90.000.000,00

2. Kesejahteraan Pegawai Sebesar Rp 147.946.069,00

3. Pengobatan dan Perawatan Sebesar Rp 10.089.216,00

Sedangkan untuk biaya jasa profesional Pemohon tidak mempermasalahkan jumlah objeknya yaitu sebesar Rp59.475.532,00, namun Pemohon meminta tarif yang digunakan adalah sebesar 6%.

Untuk objek Pajak Penghasilan Pasal 21 lainnya, yaitu upah karyawan, tunjangan dan transport, THR/Bonus, Asuransi, Pajak Penghasilan karyawan, Pemohon setuju dikoreksi.

Pemohon tidak setuju koreksi Terbanding atas kesejahteraan pagawai dan pengobatan serta perawatan dimasukkan sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 21 karena Pemohon mempunyai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Penetapan sebagai Daerah Terpencil Nomor: KEP-312/WPJ.01/1995 tanggal 4 Desember 1995.

Biaya direksi sebesar Rp90.000.000,00 adalah penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh karyawan yang melakukan perjalanan sehubungan dengan kegiatan pekerjaannya seperti biaya tiket, akomodasi dan sebagainya dan Pemohon mempunyai bukti pendukungnya.

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan hasil pengujian Terbanding yang bersumber dari SPT/SPM Pajak Penghasilan Pasal 21, daftar gaji/upah, dan hasil equalisasi dengan pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan, koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Jumlah Objek PPh Pasal 21 Cfm Terbanding Rp 1.365.885.082,00

Jumlah Objek PPh Pasal 21 Cfm SPT Rp 798.253.402,00

Koreksi Positif Rp 567.631.680,00

 

Rincian koreksi adalah sebagai berikut :

 

Uraian

Cfm SPT/WP

(Rp)

Cfm Pemeriksa

(Rp)

Koreksi

(Rp)

Penghasilan Bruto Pegawai Tetap

738.777.870,00

1.306.409.550,00

567.631.680,00

Penghasilan Bruto Pegawai Tidak Tetap

59.475.532,00

59.475.532,00

0,00

Jumlah

798.253.402,00

1.365.885.082,00

567.631.680,00

Koreksi tersebut disebabkan Pemohon kurang memperhitungkan gaji dan profesional fee sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 21.

Berdasarkan equalisasi objek Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Pajak Penghasilan Badan, diketahui bahwa rincian besarnya objek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Terbanding sebesar Rp1.365.885.082,00 adalah sebagai berikut :

- Gaji Pegawai Rp 748.884.849,00

- Upah Karyawan Rp 1.335.213,00

- Kesejahteraan Pegawai Rp 147.946.069,00

- Pengobatan dan Perawatan Rp 10.089.216,00

- Tunjangan dan Transport Rp 3.956.772,00

- THR/Bonus Rp 74.172.920,00

- Asuransi Rp 19.235.922,00

- PPh Karyawan Rp 210.788.589,00

- Biaya Direksi Rp 90.000.000,00

- Biaya Profesional Rp 128.750.000,00

- Biaya Profesional Objek PPh Rp 69.274.468,00

- Biaya Profesional Objek PPh Pasal 21 Rp 59.475.532,00

Jumlah Objek PPh Pasal 21 Cfm Terbanding Rp 1.365.885.082,00

Jumlah Objek PPh Pasal 21 Cfm SPT Rp 798.253.402,00

Koreksi Positif Rp 567.631.680,00

 

Dalam persidangan Majelis meminta Kuasa Pemohon dan Pejabat yang mewakili Terbanding melakukan pencocokan data untuk mengetahui objek yang masih menjadi sengketa antara Pemohon dan Terbanding.

 

Dari hasil pencocokan data antara Pemohon dan Terbanding dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

Uraian Objek PPh Pasal 21

Menurut Terbanding (Rp)

Gaji Pegawai

748.884.849,00

Upah Karyawan

1.335.213,00

Kesejahteraan Pegawai

147.946.069,00

Pengobatan dan Perawatan

10.089.216,00

Tunjangan dan Transport

3.956.772,00

THR/Bonus

74.172.920,00

Asuransi

19.235.922,00

Pajak Penghasilan Karyawan

210.788.589,00

Biaya Direksi

90.000.000,00

Biaya Jasa Profesional

59.475.532,00

Jumlah

1.365.885.082,00

Dari uraian objek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Terbanding tersebut di atas, Pemohon tidak dapat menyetujui koreksi Terbanding atas biaya direksi sebesar Rp90.000.000,00, kesejahteraan pegawai sebesar Rp147.946.069,00, pengobatan dan perawatan sebesar Rp10.089.216,00, sedangkan untuk uraian objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lain Pemohon dapat menyetujui koreksi yang dilakukan oleh Terbanding.

Pemohon tidak setuju koreksi Terbanding atas kesejahteraan pegawai dan pengobatan serta perawatan dimasukkan sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 21 karena Pemohon mempunyai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Penetapan sebagai Daerah Terpencil Nomor: KEP-312/WPJ.01/1995 tanggal 4 Desember 1995.

Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Penetapan sebagai Daerah Terpencil Nomor: KEP-312/WPJ.01/1995 tanggal 4 Desember 1995 menyebutkan “Terhadap investasi tersebut diatas, diberikan perlakuan Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah terpencil berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d jo Pasal 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, sebagai berikut :

- Tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya

- Makanan dan minuman bagi pegawai

- Pelayanan kesehatan

- Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya

- Pengangkutan pegawai dan keluarganya

- Olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, boating dan pacuan kuda.

Terbanding dalam persidangan mengemukakan dapat menerima alasan dan bukti pendukung yang dikemukakan oleh Pemohon.

Berdasarkan keterangan dan penjelasan yang dikemukakan baik oleh Terbanding maupun Pemohon serta hasil pemeriksaan bukti pendukung, pengeluaran kesejahteraan pegawai sebesar Rp147.946.069,00, pengobatan dan perawatan sebesar Rp10.089.216,00 adalah pemberian kenikmatan dan atau pemberian dalam bentuk natura, bukan tunjangan sehingga bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21.

Untuk biaya jasa profesional sebesar Rp59.475.532,00, Pemohon tidak mempermasalahkan jumlahnya, tetapi yang dipermasalahkan hanya tarifnya yaitu meminta tarif yang dipakai 6% sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan diketahui perhitungan Pajak Penghasilan terutang pegawai tidak tetap sebesar Rp59.475.532,00 menggunakan tarif 6 % (0.06) yaitu 59.475.532,00 x 6% = 3.568.532,00.

Oleh karena itu, Terbanding sudah benar menggunakan tarif 6 % untuk menghitung Pajak Penghasilan terutang atas jasa profesional dan hal ini juga telah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kuasa Pemohon.

Pemohon mengemukakan biaya direksi sebesar Rp90.000.000,00 adalah penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh karyawan yang melakukan perjalanan sehubungan dengan kegiatan pekerjaannya seperti biaya tiket, akomodasi dan sebagainya dan Pemohon mempunyai bukti pendukungnya.

Pemohon dalam persidangan telah menyampaikan bukti pendukung berupa rincian pengeluaran biaya direksi sebesar Rp90.000.000,00, yang didukung Bukti Pengeluaran Bank (voucher), Pas Naik (Boarding Pass) dari Garuda Indonesia, bukti tagihan dari Hotel Sahid Jaya, Jakarta Indonesia, Kwitansi (invoice), permintaan kendaraan dan permintaan tiket pesawat.

Terbanding dalam persidangan mengemuakakan untuk sengketa mengenai biaya direksi sebesar Rp90.000.000,00, dapat menerima alasan yang dikemukakan oleh Pemohon apabila Pemohon dapat menyampaikan rincian biaya pengeluaran yang dukung dengan bukti pendukung.

Berdasarkan keterangan dan penjelasan yang dikemukakan baik oleh Terbanding maupun Pemohon serta hasil pemeriksaan bukti pendukung, biaya direksi sebesar Rp90.000.000,00 bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan terdapat alasan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon atas Pajak Penghasilan Pasal 21.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2167 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :